BIANG SEPARATIS ITU ADA DI JAKARTA

RUU Sistem Pendidikan Nasional kembali diupayakan untuk disahkan Rabu malam setelah kemarin gagal. Rancangan Sisdiknas ini dianggap bukan membangun pendidikan bermutu malah sibuk menasionalkan agama mayoritas. Daerah-daerah di mana terdapat agama maupun kepercayaan minoritas merasa dipinggirkan oleh Jakarta. Sarah Lery Mboeik dari Yayasan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat Nusa Tenggara Timur mengatakan agama bukanlah urusan negara. Putri daerah Kupang ini menyatakan Undang-Undang Sisdiknas justru menciptakan orang menjadi separatis. Maka tak heran kalau ada yang berujar: Jakartalah yang sebenarnya biang separatis.
Sarah Lery Mboeik [SLM]: Sejarah perjalanan bangsa ini kan falsafah Bhineka Tunggal Ika. Satu dalam perbedaan. Berarti kita mengakui, berbagai perbedaan yang ada di sini. Dan itu di dalam UUD kita sepakat, bahwa urusan agama itu urusan domestik bukan urusan negara. Nah kalau persoalan RUU Sisdiknas, itu dari aspek logika hukum, kemudian beberapa substansi, itu sangat tidak menghargai yang namanya satu dalam perbedaan.
Radio Nederland [RN]: Jadi anda di satu sisi sebagai anak bangsa Kupang, anak bangsa Nusa Tenggara Timur, merasa sedikitnya tersisihkan gara-gara UU ini?
SLM: Ya, saya pikir penyelenggaraan negara yang bertindak diskriminatif terhadap pelaksanaan UU Sisdiknas itu. Dan itu mestinya DPR dan pemerintah yang mustinya respons terhadap tuntutan berbagai ini, begitu. Kok soal kepercayaan, soal itu kok pakai voting. Apa unsur minoritas dalam hal itu kalau pakai voting. Yah memang tidak adil, dong.
RN: Katanya UU Sisdiknas ini akan menjamin semua agama. Anda tidak percaya itu?
SLM: Saya tidak percaya karena yang saya lihat adalah strategi politik jangka pendek, strategi 2004. Yang kedua, saya lebih sepakat dengan pernyataannya Gus Dur, ini adalah bibit-bibit ketidakpuasan orang-orang untuk menegakkan negara Islam. Saya khawatir itu yang akan terjadi. Terlalu cepat kami menyimpulkan, memang kita tidak sabar dalam berbagai proses. Tetapi berbagai pengalaman itu membuat orang merasa antipati dengan model-model penyelenggaraan negara seperti itu.
RN: Padahal kita tahu ada Bali- Hindhu, ada NTT yang mayoritasnya Katholik, ada Sulawesi Utara, Papua ....
SLM: Banyak. Ada lagi agama lokal, kepercayaan tradisional, banyak orang di sini. Jadi pemerintah tidak mau dan sama sekali tidak menjamin hak-hak rakyat etnik, minoritas, agama dan lain-lain, yang notabene selama ini merasa termarginalisasi.
RN: Nah kalau begini terus makanya wajar kalau ada suara-suara yang menyatakan, yah sudah kalau minoritas tidak diperhatikan lebih baik kita hengkang saja ....
SLM: Saya berharap itu pilihan terakhir, pisah dari NKRI. Itu bukan penyelesaian. Tetapi kalau memang mereka merasa bahwa ini menjadi persoalan bukan pada soal mayoritas, tetapi ini juga adalah soal semua orang, mari dialog. Dan itu ditunda begitu. Menurut saya ditunda dulu.
RN: Tetapi saya ingin tahu sebenarnya apa yang menjadi dasar kecemasan, keresahan rakyat NTT?
SLM: Mereka melihat ada kekhawatiran-kekhawatiran tentang yang saya bilang tadi. Kemungkinan ada muatan politis lainnya. Ada beberapa informasi, ini mungkin isu, tentang pengadaan misalnya guru-guru. Nanti akan direkrut untuk masuk ke berbagai sekolah. Pamaksaan kehendak negara untuk masuk ke dalam urusan-urusan itu. Ini adalah sebuah skenario yang dari dulu tidak pernah terjadi, dalam menegakkan negara Islam. Bisa seperti itu. Apakah ini skenarionya akan terjadi? Dan bagaimana hak kami sebagai warga negara untuk bebas menentukan kepercayaan kami masing-masing.
Sekarang begini, opini-opini yang terbentuk lagi di mana-mana. Coba anda lihat di televisi dan media Indonesia. Demo-demonya dari mana? Itu sudah kelihatan pro mana, yang kontra mana. Dan itu sebuah skenario yang sengaja terus diadu domba. Setting-setting seperti itu kan membuat, apalagi di NTT ini banyak rakyat tradisional. Tapi ini berpikir serius, ada apa ini?
RN: Jadi anda takut akhirnya ini hanya memecah belah, jadi dengan kata lain Jakarta secara langsung sebenarnya sedang berusaha mensahkan UU yang justru membuat Indonesia terpecah belah?
SLM: Ya. Saya berpikir itu hal betul, apa yang anda katakan. Dan saya berharap bahwa kalau memang di satu sisi Presiden Megawati menyatakan kemarin, jangan alasan HAM, ada tiga alasan untuk sebuah separatis. Saya takut UU ini yang menciptakan orang menjadi separatis.
Demikian Sarah Lery Mboeik dari Yayasan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat Nusa Tenggara Timur.
---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/