Koreksi dan Evaluasi dari Publik Sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang bermutu dan bermartabat bagi Pelanggan PDAM Ngada Khususnya masyarakat kota Bajawa dan sekitarnya. Kesabaran rakyat ada batasnya batas. Pecat dan reposisi dari tenaga teknis paling bawah sampai jajaran tertinggi dalam PDAM Ngada jika tak mampu mengatasi kegelisahan rakyat Ngada dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal Pemda ! Wakil rakyat suarakan Hati KAMI!
Kamis, 19 November 2009
Benahi Dirimu PDAM Ngada !
Koreksi dan Evaluasi dari Publik Sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang bermutu dan bermartabat bagi Pelanggan PDAM Ngada Khususnya masyarakat kota Bajawa dan sekitarnya. Kesabaran rakyat ada batasnya batas. Pecat dan reposisi dari tenaga teknis paling bawah sampai jajaran tertinggi dalam PDAM Ngada jika tak mampu mengatasi kegelisahan rakyat Ngada dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal Pemda ! Wakil rakyat suarakan Hati KAMI!
Minggu, 08 November 2009
Sabtu, 07 November 2009
Kamis, 29 Oktober 2009
Pos Polisi Harus Segera Dibangun di Perempatan Kantor Pos Bajawa
Bajawa, Warnas
Hasil pengamatan tim warnas minggu 18 Oktober 2009, tingkat kecelakan di perempatan ini makin hari makin tidak terkendali. Sesuai kenyataan di lapangan, justru keberadaan traffic light menjadi berbahaya karena kesadaran pengguna jalan dan pemakai kendaran bermotor tidak tertib lalu lintas. Dan celakanya lagi hanya patuh aturan lalin ketika polisi berjaga.
Hampir setiap pagi hari terlihat pecahan kaca berserakan, ini merupakan indikasi adanya kecelakaan pada malam hari. Sangat rawan, padahal lokasi ini berdekatan dengan kantor Bupati tentu saja hal ini mengurangi kenyamanan pemakai jalan karena takut ban bocor terkena pecahan kaca tersebut dan juga sering terjadi pelanggaran lajur jalan karena sering pemakai kendaraan melakukan potong jalan dari arah soa ke ruas jalan menuju pasar ikan. Dengan adanya pos polisi tentu saja khalayak umum merasa aman, baik mengurangi lakalantas dan tindakan criminal lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama pos polisi di Kota Bajawa hanya ada SATU yakni di persimpangan Watujaji, mestinya pihak Dishub menyadari bahwa penegakkan hukum bisa berjalan tegak jika sarana dan prasarana lalu lintas memadai, yakni memperbanyak POS POLISI! (anto)
ADA APA DENGAN PDAM BAJAWA, KAB NGADA ?
ADA APA DENGAN PDAM BAJAWA, KAB NGADA ?
(Bereaksi Tanpa Aksi, Pengaduan Tanpa Sebuah Jawaban)
Bajawa, Warnas.
Air adalah sarana terpenting bagi kehidupan, bisa dibayangkan betapa tragisnya hidup ini seandainya tak dialiri air. Tentunya kering lalu MATI. Itulah fenomena yang terjadi di sekretariat LSM CERDAS BANGSA Kabupaten Ngada. Hampir genap satu bulan kering kerontang karena tidak mendapatkan jatah air dari PDAM.
Berulang kali melakukan pengaduan selalu tanpa tindak lanjut. Mengapa? Terlihat di bagian pengaduan sering terjadi komplain dari pelanggan PDAM. Pelayanan yang buruk muncul dari manajemen yang buruk. Terlebih lagi tiap-tiap karyawan bingung akan porsi kewenangannya. Bagian admin mengomentari soal teknis dan bagian teknis berkoar tentang system manajemen. Perusahaan daerah macam apa ini, ujar pelanggan PDAM yang bermukim di Lokosoro tanpa mau menyebut identitasnya. Ketika tim warnas melakukan konfirmasi selasa 20 Oktober 2009 pada karyawan bagian admin mereka mengatakan bahwa uang operasional kendaraan teknisi hanya mendapat jatah satu liter dalam sehari tentunya sangat tidak memadai. Tim juga mendapati meja kerja banyak yang kosong, ini menunjukkan tidak displinnya karyawan PDAM. Mapping instalansi tidak jelas sehingga bagian pengaduan sering asal asalan dalam memberikan sebuah informasi pada pelanggan PDAM. Ditambah lagi indikasi pungli oleh oknum teknisi kepada pelanggan menambah geram masyarakat Ngada. Sangat diharapkan wakil rakyat dalam hal ini DPRD terpilih untuk membentuk pansus guna melakukan audit pada PDAM guna tahu profit dan tidaknya perusahaan ini sehingga tidak melakukan pungli kepada masyarakat guna menutupi kerugian perusahaan daerah ini. Menurut Risdiyanto warga ngedukelu yang menjadi korban PDAM mengatakan bahwa dalam bulan lalu tidak setetespun air mengalir tetapi meteran menunjukkan lain dan dipaksa membayar layaknya pelanggan lainnya. PDAM = Perusahaan Daerah Air Modhe ?. Cukup sudah! Jangan sampai rakyat melakukan class action karena pelayanan yang buruk ini, ujar Risdiyanto dengan nada meninggi. “ Kita Menulis Karena Ingin Mengekspresikan Pikiran Kita, dan ketika menggunakan pikiran kita, kita menjadi pembangkang karena kita melihat ketidak adilan”. (Tim)
Dari Arena Pacuan Kuda Padhamaleda Turekisa ke Arena Politik PILKADA 2010 Kabupaten Ngada
Bajawa, Warnas
Rabu, 21 Oktober 2010 Tim Warnas berhasil menemui salah satu kandidat terkuat kandidat Bupati Ngada Marianus Sae di arena Pacuan Kuda Padhamaleda Desa Turekisa Kecamatan Golewa.
Dalam arena ini beliau menyatakan kesiapannya untuk bertarung dalam PILKADA tahun depan. Sebagai seorang praktisi sekaligus entrepreneur arti SIAP itu punya ukuran tersendiri baik secara logistic (financial), relation (relasi) dan mesin politik (dukungan Parpol). Marianus Sae yang juga sebagai ketua DPC PAN Kabupaten Ngada sempat memaparkan bahwasanya indicator kemajuan suatu daerah bukan dilihat dari gemuknya birakorasi (banyaknya PNS) melainkan berdayanya sector swasta. Alangkah bangga jika yang naik pesawat itu petani kopi, penjual ikan, peternak babi dan pedagang di pasar inpres jadi tidak menggeroti dana SPPD pemerintah daerah. Jika usahawan berjaya maka daerah itu berdaya sambung salah seorang pegawai bank BNI Bajawa yang tidak mau disebut namanya.
“ Kesiapan Marianus Sae untuk maju bertarung Pilkada 2010 dari tiga tahun yang lalu”, Agus Lobo (pengusaha Art Shop di Bali) menuturkan via telpon selulernya. Beliau juga mengatakan Marianus telah berbuat, memberi dan dan berkarya untuk rakyat.
Ketika Tim Warnas Turun ke Zeu Kecamatan Golewa, melihat ribuan tanaman jati emas di puluhan hektar lahan kritis didaerah itu. Berikut didirikannya sekolah gratis dari di tempat itu pula. Satu mahakarya yang monumental yang harus ditiru kandidat lain jika merasa berpihak kepada rakyat. Menurut Siprianus warga Loa, mestinya Zeu daerah produktif dengan lumbung berasnya harus memiliki infrastruktur yang memadai seperti jalan yang layak, jaringan listrik.
Pilkada adalah sarana untuk memilih pemimpin yang handal, tak sekedar berteori, hanya pandai beretorika, berkata tanpa tindakan dan yang lebih pilu selalu mengedepankan primordialisme daripada profesionalisme untuk membungkam RAKYAT NGADA. Saat ini diantara bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati 2010 – 2015 muncul saling klaim. Mereka menyatakan diri paling baik dan paling pantas memimpin Ngada ke depan. Dari permainan rakyat yang digemari Marianus Sae yakni “Pacuan Kuda” tercermin satu strategi pemberdayaan industri pariwisata sebagai event yang patut dikemas lebih apik dan memiliki nilai jual yang tinggi untuk menopang kalender pariwisata Ngada yang mungkin digagasnya. (anto)
Senin, 19 Oktober 2009
Minggu, 11 Oktober 2009
Bercermin Diri! Berebut Tahta di Tanah Ngada
Bercermin Diri! Berebut Tahta di Tanah Ngada
(Waspadai Politik Hipokrit Menyongsong Pilkada 2010)
Hampir usai kepemimpinan Bupati Yos Nuwa Wea, seiring perjalanan waktu hitam putih kepemimpinannya menjadi celotehan banyak kalangan dan tidak sedikit pula yang memberi apresiasi jempol tentang kebijakan beliau. Menyikapi rekruitment bakal calon bupati dan wakil bupati menjelang pelaksanaan estafet kepemimpinan tentu tidak salah jika banyak kalangan memberi sumbangsih pemikiran agar kaderisasi pemimpin yang handal mampu muncul dan menjadi lokomotif bagi rakyat Ngada. Bersih, jujur dan cerdas tiga pilar kepribadian yang harus dimiliki seorang pemimpin walau dimata politisi tiga kata itu bisa dimaknai dengan berbagi arti. Tentu saja jika kita berpijak pada logika yang benar tentu dalam pencapaian permenungan (kontemplasi) politik kita bisa mendapatkan nilai yang positif dalam menyibak kalbu kekuasaan.
Pencitraan beberapa kandidat bupati telah dimulai, dari tipikal maling dalam birokrasi bersolek bak seorang nabi atau pahlawan kesiangan. Sah saja bila ada kalangan yang berujar bahwa manusia tak ada yang sempurna, tetapi tentu saja hal itu jangan menjadi apologia (pembelaan diri yang membabi buta). Tindakan dan ucapan ketidaksempurnaan sebagai calon pemimpin tentu lebih arif disampaikan khalayak sebagai bagian introspeksi politik agar setelah terpilih tidak mengulangi kesalahan yang sama atau lebih membabi buta. Bagi kalangan networking (NGO/LSM) isu kontrak politik mulai digulirkan agar bisa menjadi garansi kepemimpinan yang benar sesuai dengan program yang dijanjikan kepada rakyat. Untuk itu terdapat beberapa tawaran dalam kontrak politik dikalangan networking.
1. Bersedia melaporkan harta kekayaan kepada lembaga yang berwenang (BPKP) atau dan bersedia dipublikasikan kepada mass media.
2. Bersedia melakukan OPEN HOUSE sebulan sekali bagi kalangan LSM/NGO, akademisi dan khalayak umum.
3. Bersedia melakukan reformasi birokrasi secara totalitas, sehingga mampu menghasilkan pemerintah yang bersih (clean government)
4. Menumbuhkan semangat kewirausahaan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan dengan memberikan konsep yang jelas dan siap direlease atau dipublish oleh mass media.
5. Mempunyai wawasan yang jelas tentang konsep pembangunan kabupaten Ngada, tentang apa dan bagaimana kabupaten Ngada kelak akan dibangun.
6. Memiliki visi dan misi melepaskan citra parasitisme birokrasi pemerintah kabupaten terhadap pemerintah pusat agar menumbuhkan kebijakan kreatif yang menguntungkan dalam berbagai dimensi dalam masyarakat Ngada.
7. Bersedia menyelesaikan kasus konflik perbatasan (khususnya masalah sambinasi) secara komprehensif.
8. Mempunyai komitmen yang kuat untuk membangun Ngada sebagai daerah yang terbuka, jauh dari kesan terisolasi, tertutup dan terbelakang dalam berbagai hal. Untuk itu pemimpin yang ideal memiliki wawasan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur yang berbasis IT.
9. Tidak sedang menghadapi kasus hukum baik perdata maupun pidana.
10. Calon Bupati harus berwawasan Pluralisme, mengedepankan profesionalisme dan tidak mempunyai background primordialisme yang dapat mengakibatkan konflik vertical maupun horizontal.
Sepuluh petisi ini tentunya menjadi prasyarat yang utama jika memang semua pihak berharap kelak Kabupaten Ngada bisa tampil selangkah lebih maju di mata Rakyat Indonesia. Atau kita memang sudah puas dengan kenyataan yang ada. Bahkan peta Ngada pun tak pernah ada yang tahu. Ironis !
Dalam jaman globalisasi kita harus mampu menjawab tantangan jaman, keberanian dan kesungguhan dalam mengambil kebijakan menjadi factor penentu. Dan tentu saja ini semua akan menjadi catatan sejarah bahwasanya terobosan berbagai elemen masyarakat mampu menyuguhkan perubahan yang signifikan bagi pembangunan kabupaten Ngada ke masa depan. Seorang pemimpin tidak harus selalu terlahir dari kaum birokrat, siapapun dia yang layak dan pantas boleh tampil diatas panggung kekuasaan asal rakyat Ngada menghendakinya.
Berbagai harapan berhembus pada momentum pilkada 2010 akan lahirnya pemimpin yang ideal untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di kabupaten Ngada. Mari kita tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa pilkada di Ngada bukan sandiwara kekuasaan. Melainkan sebuah proses yang penuh dinamika untuk melahirkan seorang PEMIMPIN. Merebut hati rakyat (to win the heart of the people) sah saja dan bisa dimengerti. Sebab dalam pilkada langsung, pilihan konstituenlah yang akan menentukan kemenangan kandidat. Semoga rakyat Ngada bisa memilih pemimpin yang benar…..
Penulis : Mikael Risdiyanto
Wartawan Warta Nasional / Ketua LSM Cerdas Bangsa Kab.Ngada
(Waspadai Politik Hipokrit Menyongsong Pilkada 2010)
Hampir usai kepemimpinan Bupati Yos Nuwa Wea, seiring perjalanan waktu hitam putih kepemimpinannya menjadi celotehan banyak kalangan dan tidak sedikit pula yang memberi apresiasi jempol tentang kebijakan beliau. Menyikapi rekruitment bakal calon bupati dan wakil bupati menjelang pelaksanaan estafet kepemimpinan tentu tidak salah jika banyak kalangan memberi sumbangsih pemikiran agar kaderisasi pemimpin yang handal mampu muncul dan menjadi lokomotif bagi rakyat Ngada. Bersih, jujur dan cerdas tiga pilar kepribadian yang harus dimiliki seorang pemimpin walau dimata politisi tiga kata itu bisa dimaknai dengan berbagi arti. Tentu saja jika kita berpijak pada logika yang benar tentu dalam pencapaian permenungan (kontemplasi) politik kita bisa mendapatkan nilai yang positif dalam menyibak kalbu kekuasaan.
Pencitraan beberapa kandidat bupati telah dimulai, dari tipikal maling dalam birokrasi bersolek bak seorang nabi atau pahlawan kesiangan. Sah saja bila ada kalangan yang berujar bahwa manusia tak ada yang sempurna, tetapi tentu saja hal itu jangan menjadi apologia (pembelaan diri yang membabi buta). Tindakan dan ucapan ketidaksempurnaan sebagai calon pemimpin tentu lebih arif disampaikan khalayak sebagai bagian introspeksi politik agar setelah terpilih tidak mengulangi kesalahan yang sama atau lebih membabi buta. Bagi kalangan networking (NGO/LSM) isu kontrak politik mulai digulirkan agar bisa menjadi garansi kepemimpinan yang benar sesuai dengan program yang dijanjikan kepada rakyat. Untuk itu terdapat beberapa tawaran dalam kontrak politik dikalangan networking.
1. Bersedia melaporkan harta kekayaan kepada lembaga yang berwenang (BPKP) atau dan bersedia dipublikasikan kepada mass media.
2. Bersedia melakukan OPEN HOUSE sebulan sekali bagi kalangan LSM/NGO, akademisi dan khalayak umum.
3. Bersedia melakukan reformasi birokrasi secara totalitas, sehingga mampu menghasilkan pemerintah yang bersih (clean government)
4. Menumbuhkan semangat kewirausahaan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan dengan memberikan konsep yang jelas dan siap direlease atau dipublish oleh mass media.
5. Mempunyai wawasan yang jelas tentang konsep pembangunan kabupaten Ngada, tentang apa dan bagaimana kabupaten Ngada kelak akan dibangun.
6. Memiliki visi dan misi melepaskan citra parasitisme birokrasi pemerintah kabupaten terhadap pemerintah pusat agar menumbuhkan kebijakan kreatif yang menguntungkan dalam berbagai dimensi dalam masyarakat Ngada.
7. Bersedia menyelesaikan kasus konflik perbatasan (khususnya masalah sambinasi) secara komprehensif.
8. Mempunyai komitmen yang kuat untuk membangun Ngada sebagai daerah yang terbuka, jauh dari kesan terisolasi, tertutup dan terbelakang dalam berbagai hal. Untuk itu pemimpin yang ideal memiliki wawasan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur yang berbasis IT.
9. Tidak sedang menghadapi kasus hukum baik perdata maupun pidana.
10. Calon Bupati harus berwawasan Pluralisme, mengedepankan profesionalisme dan tidak mempunyai background primordialisme yang dapat mengakibatkan konflik vertical maupun horizontal.
Sepuluh petisi ini tentunya menjadi prasyarat yang utama jika memang semua pihak berharap kelak Kabupaten Ngada bisa tampil selangkah lebih maju di mata Rakyat Indonesia. Atau kita memang sudah puas dengan kenyataan yang ada. Bahkan peta Ngada pun tak pernah ada yang tahu. Ironis !
Dalam jaman globalisasi kita harus mampu menjawab tantangan jaman, keberanian dan kesungguhan dalam mengambil kebijakan menjadi factor penentu. Dan tentu saja ini semua akan menjadi catatan sejarah bahwasanya terobosan berbagai elemen masyarakat mampu menyuguhkan perubahan yang signifikan bagi pembangunan kabupaten Ngada ke masa depan. Seorang pemimpin tidak harus selalu terlahir dari kaum birokrat, siapapun dia yang layak dan pantas boleh tampil diatas panggung kekuasaan asal rakyat Ngada menghendakinya.
Berbagai harapan berhembus pada momentum pilkada 2010 akan lahirnya pemimpin yang ideal untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di kabupaten Ngada. Mari kita tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa pilkada di Ngada bukan sandiwara kekuasaan. Melainkan sebuah proses yang penuh dinamika untuk melahirkan seorang PEMIMPIN. Merebut hati rakyat (to win the heart of the people) sah saja dan bisa dimengerti. Sebab dalam pilkada langsung, pilihan konstituenlah yang akan menentukan kemenangan kandidat. Semoga rakyat Ngada bisa memilih pemimpin yang benar…..
Penulis : Mikael Risdiyanto
Wartawan Warta Nasional / Ketua LSM Cerdas Bangsa Kab.Ngada
Selasa, 15 September 2009
Tips jitu menghindari virus di facebook.
Tips jitu menghindari virus di facebook. Emang di facebook ada virus juga ya? :) Jawabannya ada. Makanya hati-hati bagi anda penggemar facebook, karena para hacker jahat kian gencar melakukan berbagai cara untuk bisa menyusup melalui media apa saja untuk menginfeksi dan mengacaukan sistem komputer anda. Dan salah satu cara untuk menyebarkan virus tersebut adalah melalui facebook. Contohnya beberapa waktu silam para pengguna facebook sempat menjadi sasaran jenis virus baru bernama Koobface worm dan sejumlah aplikasi aneh berisi virus jahat. Oleh karenanya, baik Trend Micro maupun Facebook menghimbau agar para pengguna facebook berhati-hati dalam mengelola dan memberikan informasi dalam akun mereka. Nah berikut tips agar terhindar dari infeksi virus jahat yang disebarkan melalui facebook :
* Berhati-hati dalam menginstal aplikasi. Yang terbaik adalah tidak menginstal aplikasi facebook yang dikirimkan oleh orang yang tidak kita dikenal terutama bagi aplikasi-aplikasi aneh yang tidak umum terdapat dalam facebook.
* Cek lebih teliti sebelum anda menginstal aplikasi. Sebelum menginsatal aplikasi facebook, pertama kali yang harus dilakukan adalah mengecek daftar dan review hasil scan. Bacalah dengan teliti sebelum anda menginstalnya. Jika tidak, virus akan mudah mengintai anda.
* Tidak mengklik link yang terlihat aneh. Jika dirasa link tersebut terdapat kejanggalan, lebih baik jangan mengkliknya. Jika dikatakan link tersebut berasal dari salah satu teman anda, sebaiknya konfirmasi terlebih dahului pada teman tersebut. Bisa saja si pengirim link berpura-pura menjadi teman anda.
* Pastikan aplikasi itu bukanlah sesuatu yang mengharuskan anda untuk melakukan verifikasi identitas yang lengkap dan rahasia. Anda patut berhati-hati dengan informasi yang diposting ketika akan mengakses game facebook dimana para penggunananya harus membagi 25 fakta secara acak berkaitan dengan diri dan teman-teman anda.
* Beri pertanyaan tambahan untuk melindungi akun anda. Cara ini akan membantu untuk membuktikan identitas andai sewaktu-waktu informasi akun anda dicuri orang lain.
* Laporkan setiap spam dan kejanggalan yang anda temukan pada akun anda melalui link yang telah disediakan oleh facebook.
* Waspada dengan situs-situs yang mirip dengan facebook. Jangan mudah memasukkan password kecuali anda benar-benar yakin berada dalam situs facebook yang asli.
* Lindungi password anda. Jangan gunakan password yang sama dengan yang anda gunakan untuk situs lain. Yang lebih penting lagi, jangan pernah memberitahukan password pada siapa pun.
* Meski anda tidak menggunakan facebook, ada baiknya membuat profil pada situs-situs tertentu. Hal ini untuk menghindari agar tidak ada orang yang menggunakan nama dan profil anda untuk mengelabui orang lain.
Nah itulah beberapa "tips jitu menghindari serangan virus di facebook". O ya, tips-tips tersebut saya dapatkan di techno.okezone.com. Dan semoga bermanfaat.
* Berhati-hati dalam menginstal aplikasi. Yang terbaik adalah tidak menginstal aplikasi facebook yang dikirimkan oleh orang yang tidak kita dikenal terutama bagi aplikasi-aplikasi aneh yang tidak umum terdapat dalam facebook.
* Cek lebih teliti sebelum anda menginstal aplikasi. Sebelum menginsatal aplikasi facebook, pertama kali yang harus dilakukan adalah mengecek daftar dan review hasil scan. Bacalah dengan teliti sebelum anda menginstalnya. Jika tidak, virus akan mudah mengintai anda.
* Tidak mengklik link yang terlihat aneh. Jika dirasa link tersebut terdapat kejanggalan, lebih baik jangan mengkliknya. Jika dikatakan link tersebut berasal dari salah satu teman anda, sebaiknya konfirmasi terlebih dahului pada teman tersebut. Bisa saja si pengirim link berpura-pura menjadi teman anda.
* Pastikan aplikasi itu bukanlah sesuatu yang mengharuskan anda untuk melakukan verifikasi identitas yang lengkap dan rahasia. Anda patut berhati-hati dengan informasi yang diposting ketika akan mengakses game facebook dimana para penggunananya harus membagi 25 fakta secara acak berkaitan dengan diri dan teman-teman anda.
* Beri pertanyaan tambahan untuk melindungi akun anda. Cara ini akan membantu untuk membuktikan identitas andai sewaktu-waktu informasi akun anda dicuri orang lain.
* Laporkan setiap spam dan kejanggalan yang anda temukan pada akun anda melalui link yang telah disediakan oleh facebook.
* Waspada dengan situs-situs yang mirip dengan facebook. Jangan mudah memasukkan password kecuali anda benar-benar yakin berada dalam situs facebook yang asli.
* Lindungi password anda. Jangan gunakan password yang sama dengan yang anda gunakan untuk situs lain. Yang lebih penting lagi, jangan pernah memberitahukan password pada siapa pun.
* Meski anda tidak menggunakan facebook, ada baiknya membuat profil pada situs-situs tertentu. Hal ini untuk menghindari agar tidak ada orang yang menggunakan nama dan profil anda untuk mengelabui orang lain.
Nah itulah beberapa "tips jitu menghindari serangan virus di facebook". O ya, tips-tips tersebut saya dapatkan di techno.okezone.com. Dan semoga bermanfaat.
Minggu, 13 September 2009
Lembaga Survey Pilkada Kabupaten Ngada 2010
Survei Pilkada
Survei Pilkada untuk apa?
Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) memberikan kebebasan sepenuhnya bagi masyarakat pemilih untuk menentukan siapa kandidat kepala daerah yang akan mereka pilih.
Kandidat yang akan dipilih masyarakat menjadi sangat tergantung pada popularitas (keterkenalan) yang bersangkutan di masyarakat pemilihnya. Tingkat popularitas para kandidat itu bisa diukur dengan metode ilmiah yang akurat, yakni survei popolaritas bagi kandidat.
Hasil survei tersebut dapat menjadi masukan amat penting untuk melihat secara riil kekuatan dan kelemahan kandidat sekaligus untuk menghadapi masa kampanye yang akan segera dilakukan. Hasil survei juga membimbing kandidat dan tim sukses tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peluang terpilih dalam Pilkada nanti.
Informasi tentang pendapat, aspirasi dan harapan warga negara juga mutlak bagi karir politik dari calon pejabat-pejabat publik atau yang sedang menjabat (incumbent). Karir politik mereka juga ditentukan sejauhmana mereka responsif terhadap partisipasi warga negara tersebut
Manfaat apa yang bisa diambil dari Survei Pilkada?
Mengetahui Popularitas Para Kandidat dan Kemungkinan Tingkat Keterpilihannya (Electebility)
Seberapa luas pemilih setempat mengenal kandidat. Dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, popularitas adalah modal paling dasar yang harus dipunyai oleh seorang kandidat. Survei berguna untuk ini mengukur sejauh mana tingkat pengenalan publik terhadap kandidat. Bagaimana tingkat kesukaan publik terhadap kandidat? Faktor apa saja yang disukai dan tidak disukai dari seorang kandidat? Bagaimana perbandingan popularitas seorang kandidat dibandingkan kandidat lain, kapan kandidat mendapat dukungan kuat dan kapan melemah.
Mengetahui Bagaimana Pandangan Pemilih Terhadap Isu-Isu Penting di Daerahnya (problem & Isue mapping)
Bagaimana penilaian masyarakat atas isu penting di daerah saat ini? Isu-isu apa yang dianggap penting? Bagaimana sikap mereka terhadap satu isu tertentu? Berapa banyak yang pro dan kontra? Sejauh mana pemilih cukup terlibat atau tidak dengan isu dan persoalan di daerah? Program apa yang diinginkan oleh pemilih? Kebijakan apa yang dibutuhkan oleh pemilih setempat? Tindakan apa yang menurut pemilih penting dilakukan? Prioritas apa saja yang diinginkan oleh mereka?
Mengetahui Tingkat Kepuasaan Publik terhadap Berbagai Kebijakan Pembangunan dan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Sedang Berjalan.
Salah satu kandidat utama pilkada biasanya adalah pejabat yang sedang memerintah. Apakah kepala daerah yang sekarang dianggap sukses atau gagal? Kalau sukses atau gagal, apa sebabnya? Apakah pemilih puas atau tidak puas dengan berbagai kebijakan pembangunan yang telah dibuat? Mana kebijakan yang pemilih ingin teruskan atau hentikan? Pendapat publik mengenai kebijakan pembangunan ini diperlukan untuk mengambil langkah yang tepat ketika kepala daerah yang baru sudah terpilih.
Membantu meningkatkan dan mempertajam Strategi dan penggunaan Medium Kampanye secara Lebih Effektif (Determinasi).
Apa yang seharusnya dilakukan oleh kandidat untuk merebut hati pemilih? Isu apa saja yang bisa dijual untuk membangkitkan sentimen positif dari pemilih? Medium apa yang paling efektif dan efisien untuk menjangkau pemilih? Media apa dan mana yang paling berpengaruh di suatu daerah? Survei menjamin kandidat dan tim suksesnya mengambil tindakan yang benar, yang didukung oleh publik. Survei adalah sumber informasi yang berharga untuk mengetahui bagaimana keinginan publik. Dengan data yang benar itu, bisa dirancang strategi kampanye yang baik.
Survei Pilkada yang Kami Tawarkan
Kami menyediakan beragam paket polling yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ada tiga pilihan yang bisa diambil: snapshot survei, tracking survei dan panel survei.
Snapshot Survei
Survei akan dilakukan satu kali. Tujuannya adalah memotret suara pemilih dalam satu kesempatan ( periode waktu tertentu). Anda bisa memilih, apakah survei akan dilakukan menjelang hari pemilihan atau beberapa bulan sebelum pemilihan. Survei yang dilakukan menjelang hari pemilihan lebih ditujukan untuk mengetahui potensi suara yang bisa didapatkan kandidat kepala daerah. Sementara survei yang dilakukan jauh sebelum hari pemilihan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran pemilih dan pilihan strategi untuk menarik pemilih. Apapun tujuannya survei dilakukan satu kali saja. Kelebihan dari paket ini, menghemat biaya. Tetapi kelemahannya, karena dilakukan satu kali tidak bisa merekam pergerakan suara pemilih. Kita tidak bisa mengetahui suara pemilih dari satiu waktu ke waktu lain.
Panel Survei (Longitudinal)
Panel survei adalah jenis survei untuk mengukur opini publik yang dilakukan secara periodik ( longitudinal). Berbeda dengan snapshot survei yang hanya mengukur opini publik dalam satu periode waktu, survei ini justru ingin melakukan survei secara periodik dalam jangka waktu terntu. Tujuan dari tracking survei adalah membandingkan dari satu waktu ke waktu lain, pergerakan opini publik. Dengan demikian, panel survei tidak hanya berpretensi memotret opini publik, tetapi juga memotret pergerakan dan perubahan opini publik. Bagaimana suara pemilih dari satu waktu ke waktu lain. Apakah suara kandidat kepal adaerah naik atau turun. Kalau naik kenapa dan kalau turun apa sebabnya. Panel survei juga berguna untuk mengeveluasi strategi. Apakah pilihan strategi yang diambil kandidat kepala daerah berguna atau tidak dalam mendongkrak suara pemilih. Kalau tidak, pilihan strategi apa yang bisa diambil dan sebagainya.
Tracking Survei
Tracking survei hampir mirip dengan panel survei. Keduanya dimaksudkan untuk merekam pergerakan suara pemilih. Sama dengan panel survei, tracking survei dilakukan beberapa kali. Yang membedakan adalah pada responden yang diwawancarai. Pada panel survei, wawancara akan dilakukan pada responden yang sama ( orang yang sama). Kami akan memilih sampel yang representatif, dari sampel yang terpilih itu akan terus menerus diwawancarai secara periodik. Sementara pada tracking survei, orang yang diwawancarai berbeda dari satu waktu ke waktu lain tetapi diambil dengan prosedur dan populasi yang sama. Instrumen yang dipakai dan metode penarikan sampel sama dari satu periode ke periode lain.
Paket survei mana yang Anda pilih tergantung kepada tingkat kebutuhan dan dana yang tersedia. Segera hubungi kami, agar kami bisa menjelaskan secara detail paket yang sebaiknya Anda ambil sesuai dengan kebutuhan dan budget yang tersedia.
03/02/2006
Program Lainnya
• Jasa Survei
• Program Survei
• Metodologi Survei
• Proses Pengambilan Sampel
• Survei Pilkada
________________________________________
Desain, ilustrasi, dan isi situs © 2003-2008 LSM CERDAS BANGSA Kab. Ngada-NTT. All rights reserved.
Jl. Gatot Subroto 212 Ngedukelu – Bajawa Kab Ngada - NTT
Telpon : 0384 - 2223911
Tlp Flexi : 0384 - 2705406
Emai : forumnttberdikari@gmail.com
Designed by risdiyanto
Survei Pilkada untuk apa?
Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) memberikan kebebasan sepenuhnya bagi masyarakat pemilih untuk menentukan siapa kandidat kepala daerah yang akan mereka pilih.
Kandidat yang akan dipilih masyarakat menjadi sangat tergantung pada popularitas (keterkenalan) yang bersangkutan di masyarakat pemilihnya. Tingkat popularitas para kandidat itu bisa diukur dengan metode ilmiah yang akurat, yakni survei popolaritas bagi kandidat.
Hasil survei tersebut dapat menjadi masukan amat penting untuk melihat secara riil kekuatan dan kelemahan kandidat sekaligus untuk menghadapi masa kampanye yang akan segera dilakukan. Hasil survei juga membimbing kandidat dan tim sukses tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peluang terpilih dalam Pilkada nanti.
Informasi tentang pendapat, aspirasi dan harapan warga negara juga mutlak bagi karir politik dari calon pejabat-pejabat publik atau yang sedang menjabat (incumbent). Karir politik mereka juga ditentukan sejauhmana mereka responsif terhadap partisipasi warga negara tersebut
Manfaat apa yang bisa diambil dari Survei Pilkada?
Mengetahui Popularitas Para Kandidat dan Kemungkinan Tingkat Keterpilihannya (Electebility)
Seberapa luas pemilih setempat mengenal kandidat. Dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, popularitas adalah modal paling dasar yang harus dipunyai oleh seorang kandidat. Survei berguna untuk ini mengukur sejauh mana tingkat pengenalan publik terhadap kandidat. Bagaimana tingkat kesukaan publik terhadap kandidat? Faktor apa saja yang disukai dan tidak disukai dari seorang kandidat? Bagaimana perbandingan popularitas seorang kandidat dibandingkan kandidat lain, kapan kandidat mendapat dukungan kuat dan kapan melemah.
Mengetahui Bagaimana Pandangan Pemilih Terhadap Isu-Isu Penting di Daerahnya (problem & Isue mapping)
Bagaimana penilaian masyarakat atas isu penting di daerah saat ini? Isu-isu apa yang dianggap penting? Bagaimana sikap mereka terhadap satu isu tertentu? Berapa banyak yang pro dan kontra? Sejauh mana pemilih cukup terlibat atau tidak dengan isu dan persoalan di daerah? Program apa yang diinginkan oleh pemilih? Kebijakan apa yang dibutuhkan oleh pemilih setempat? Tindakan apa yang menurut pemilih penting dilakukan? Prioritas apa saja yang diinginkan oleh mereka?
Mengetahui Tingkat Kepuasaan Publik terhadap Berbagai Kebijakan Pembangunan dan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Sedang Berjalan.
Salah satu kandidat utama pilkada biasanya adalah pejabat yang sedang memerintah. Apakah kepala daerah yang sekarang dianggap sukses atau gagal? Kalau sukses atau gagal, apa sebabnya? Apakah pemilih puas atau tidak puas dengan berbagai kebijakan pembangunan yang telah dibuat? Mana kebijakan yang pemilih ingin teruskan atau hentikan? Pendapat publik mengenai kebijakan pembangunan ini diperlukan untuk mengambil langkah yang tepat ketika kepala daerah yang baru sudah terpilih.
Membantu meningkatkan dan mempertajam Strategi dan penggunaan Medium Kampanye secara Lebih Effektif (Determinasi).
Apa yang seharusnya dilakukan oleh kandidat untuk merebut hati pemilih? Isu apa saja yang bisa dijual untuk membangkitkan sentimen positif dari pemilih? Medium apa yang paling efektif dan efisien untuk menjangkau pemilih? Media apa dan mana yang paling berpengaruh di suatu daerah? Survei menjamin kandidat dan tim suksesnya mengambil tindakan yang benar, yang didukung oleh publik. Survei adalah sumber informasi yang berharga untuk mengetahui bagaimana keinginan publik. Dengan data yang benar itu, bisa dirancang strategi kampanye yang baik.
Survei Pilkada yang Kami Tawarkan
Kami menyediakan beragam paket polling yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ada tiga pilihan yang bisa diambil: snapshot survei, tracking survei dan panel survei.
Snapshot Survei
Survei akan dilakukan satu kali. Tujuannya adalah memotret suara pemilih dalam satu kesempatan ( periode waktu tertentu). Anda bisa memilih, apakah survei akan dilakukan menjelang hari pemilihan atau beberapa bulan sebelum pemilihan. Survei yang dilakukan menjelang hari pemilihan lebih ditujukan untuk mengetahui potensi suara yang bisa didapatkan kandidat kepala daerah. Sementara survei yang dilakukan jauh sebelum hari pemilihan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran pemilih dan pilihan strategi untuk menarik pemilih. Apapun tujuannya survei dilakukan satu kali saja. Kelebihan dari paket ini, menghemat biaya. Tetapi kelemahannya, karena dilakukan satu kali tidak bisa merekam pergerakan suara pemilih. Kita tidak bisa mengetahui suara pemilih dari satiu waktu ke waktu lain.
Panel Survei (Longitudinal)
Panel survei adalah jenis survei untuk mengukur opini publik yang dilakukan secara periodik ( longitudinal). Berbeda dengan snapshot survei yang hanya mengukur opini publik dalam satu periode waktu, survei ini justru ingin melakukan survei secara periodik dalam jangka waktu terntu. Tujuan dari tracking survei adalah membandingkan dari satu waktu ke waktu lain, pergerakan opini publik. Dengan demikian, panel survei tidak hanya berpretensi memotret opini publik, tetapi juga memotret pergerakan dan perubahan opini publik. Bagaimana suara pemilih dari satu waktu ke waktu lain. Apakah suara kandidat kepal adaerah naik atau turun. Kalau naik kenapa dan kalau turun apa sebabnya. Panel survei juga berguna untuk mengeveluasi strategi. Apakah pilihan strategi yang diambil kandidat kepala daerah berguna atau tidak dalam mendongkrak suara pemilih. Kalau tidak, pilihan strategi apa yang bisa diambil dan sebagainya.
Tracking Survei
Tracking survei hampir mirip dengan panel survei. Keduanya dimaksudkan untuk merekam pergerakan suara pemilih. Sama dengan panel survei, tracking survei dilakukan beberapa kali. Yang membedakan adalah pada responden yang diwawancarai. Pada panel survei, wawancara akan dilakukan pada responden yang sama ( orang yang sama). Kami akan memilih sampel yang representatif, dari sampel yang terpilih itu akan terus menerus diwawancarai secara periodik. Sementara pada tracking survei, orang yang diwawancarai berbeda dari satu waktu ke waktu lain tetapi diambil dengan prosedur dan populasi yang sama. Instrumen yang dipakai dan metode penarikan sampel sama dari satu periode ke periode lain.
Paket survei mana yang Anda pilih tergantung kepada tingkat kebutuhan dan dana yang tersedia. Segera hubungi kami, agar kami bisa menjelaskan secara detail paket yang sebaiknya Anda ambil sesuai dengan kebutuhan dan budget yang tersedia.
03/02/2006
Program Lainnya
• Jasa Survei
• Program Survei
• Metodologi Survei
• Proses Pengambilan Sampel
• Survei Pilkada
________________________________________
Desain, ilustrasi, dan isi situs © 2003-2008 LSM CERDAS BANGSA Kab. Ngada-NTT. All rights reserved.
Jl. Gatot Subroto 212 Ngedukelu – Bajawa Kab Ngada - NTT
Telpon : 0384 - 2223911
Tlp Flexi : 0384 - 2705406
Emai : forumnttberdikari@gmail.com
Designed by risdiyanto
Sabtu, 12 September 2009
Menyosong Lembaran Baru di Bumi Ngada
Struktur Kepengurusan
DPC LSM CERDAS BANGSA KABUPATEN NGADA
NUSA TENGGARA TIMUR
Phone : 0384 – 2705406
Blog: http://nttberdikarinews.blogspot.com/
Email: forumnttberdikari@gmail.com
Dewan Pembina
Ketua : Hans Umbu Sogara, SH. M.si
Sekretaris : Forus Neke
Anggota Kehormatan : Servas Poso
Isidorus Thomas Udak, SE
Dewan Pimpinan Cabang
Ketua : Mikael Risdiyanto SB
Wakil Ketua : Frumentius Loko Kesa, Amd
Sekretaris : Eugenius Urbanus Ndata, SP
Wakil Sekretaris : Xaverianus Suban
Bendahara : Felix Yasintus Lengi
Wakil Bendahara : Uyun
Bidang Ekonomi : Abdullah Rauf
Bidang Pendidikan : Nuryadin
Bidang kesehatan : Aurilius
Bidang Publikasi : Siprianus Thomas Soa
DPC LSM CERDAS BANGSA KABUPATEN NGADA
NUSA TENGGARA TIMUR
Phone : 0384 – 2705406
Blog: http://nttberdikarinews.blogspot.com/
Email: forumnttberdikari@gmail.com
Dewan Pembina
Ketua : Hans Umbu Sogara, SH. M.si
Sekretaris : Forus Neke
Anggota Kehormatan : Servas Poso
Isidorus Thomas Udak, SE
Dewan Pimpinan Cabang
Ketua : Mikael Risdiyanto SB
Wakil Ketua : Frumentius Loko Kesa, Amd
Sekretaris : Eugenius Urbanus Ndata, SP
Wakil Sekretaris : Xaverianus Suban
Bendahara : Felix Yasintus Lengi
Wakil Bendahara : Uyun
Bidang Ekonomi : Abdullah Rauf
Bidang Pendidikan : Nuryadin
Bidang kesehatan : Aurilius
Bidang Publikasi : Siprianus Thomas Soa
Label:
LSM Cerdas Bangsa Online
Selasa, 28 Juli 2009
Antara Profesionalisme dan Primordialisme Kebijakan di Bumi NTT
Antara Profesionalisme dan Primordialisme Kebijakan di Bumi NTT
(Otonomi Setengah Hati)
Moment reformasi dan transisi demokrasi yang direbut oleh gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil lainnya pada tahun 1998 telah dibajak oleh kepentingan elit-elit politik yang tak kalah korupnya dengan elit-elit politik Orde Baru dan memperhamba diri kepada kuasa modal. Elit-elit politik Orde Baru yang bergincu reformis gadungan, senyatanya semakin dalam mengakumulasi pengerukan kekayaan alam, penghancuran lingkungan hidup, penghisapan tenaga-tenaga rakyat, dan menyuburkan kekerasan. Proses-proses penghancuran sumber-sumber kehidupan rakyat ini telah mengakibatkan terjadinya krisis yang tak terpulihkan.
Krisis social budaya terjadi karena proyek-proyek pembangunan dan perluasan investasi telah meluluhlantakan basis social antara rakyat dan Negara, rakyat dan pemodal, juga rakyat dengan rakyat semakin kompleks serta tak terselesaikan. Konflik-konflik social meningkat dengan dukungan kekuatan militeristik dari pihak yang berkuasa dan kuat. Ambruknya system kebudayaan rakyat tak mampu melakukan reproduksi social bagi keberlanjutan kehidupan generasi masa depan.
Krisis ekologi terjadi karena Negara, pemodal, dan system pengetahuan ‘modern’ telah mereduksi alam menjadi onggokan komoditi yang bisa direkayasa dan dieksploitasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek. Ekspansi system monokultur, eksploitasi hutan, industry keruk kekayaan tambang telah mengganggu dan menghancurkan fungsi-fungsi ekologi dan kesimbangan alam. Privatisasi kekayaan alam hanya diperuntukkan semata-mata tujuan komersial, bahkan dengan alasan konservasi sekalipun telah menjauhkan akses dan control rakyat pada sumber-sumber kehidupan (agraria-sumber daya alam). Pada gilirannya, berbagai bencana lingkungan, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, pencemaran, dan krisis air telah menjadi bencana yang harus diderita oleh rakyat dari tahun ke tahun.
Musuh otonomi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah dirinya sendiri. Selain kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah, interaksi social di daerah ini masih diwarnai primordialisme yang kental. Dari gejala ini, otonomi tampaknya justru akan menciptakan jarak social diantara kelompok masyarakat.
Paul Ngganggung SVD mengkategorikan tiga pola dalam interaksi masyarakat NTT, yakni pola partikularis, afektif, dan difus. Pola partikularis adalah kecenderungan untuk berinteraksi ‘hanya’ dengan orang-orang yang mempunyai hubungan khusus, seperti agama yang sama, daerah sama, atau suku yang sama.
Sedangkan pola afektif adalah kecenderungan untuk berinteraksi atas dasar suka dan tidak suka, senang dan tidak senang. Orang bergaul dengan orang yang disukai, tetapi tidak berbaur dengan orang yang tidak disukai. Sedangkan pola difusi adalah pola campur baur, yakni dalam berinteraksi mencampur urusan politik dengan urusan keluarga, ekonomi atau agama.
Faktor lain yang cukup berpengaruh dalam interaksi masyarakat NTT adalah kondisi ekonomi yang miskin. Dengan latar belakang itu, ekonomi dan politik berjalan bersama, bahkan politik menjadi alat kepentingan ekonomi serta dijadikan kesempatan untuk kaya. GEJALA PRIMORDIAL tampak jelas saat terjadi interaksi politik. Dikotomi orang kami dan bukan orang kami, muncul dipermukaan. Pilih orang kami atau kita, dan jangan pilih orang kita. Dampak dari interaksi politik ini adalah memberi peluang memilih pemimpin yang sebetulnya tidak mampu, tetapi dia menjadi pemimpin karena orang kita atau karena relasi primordial.
Selain pengaruh primordial, menurut Paul Ngganggung, interaksi masyarakat NTT juga dipengaruhi budaya. Nilai-nilai budaya, keyakinan agama atau tradisi adalah unsur budaya yang sering menyelip masuk dalam suatu interaksi didaerah ini. Agama punya peranan besar dalam interaksi politik, pendidikan, dan ekonomi. Dalam hal ini juga terjadi dikotomi kita atau kami dan mereka. Mereka beragama itu dan kita beragama ini. Pada saat agama menjadi menjadi factor penentu satu interaksi, situasi potensial konflik akan berkembang. Dalam situasi rawan ini, interaksi menjadi basa-basi, kucing-kucingan dan artificial.
Masyarakat NTT, yang saat ini sibuk dengan acara-acara pelantikan pejabat pelaksana otonomi, juga menimbulkan dikotomi orang asli daerah dan bukan asli daerah. Otonomi diterjemahkan harus asli daerah atau orang asli yang sudah ada di daerah. Masyarakat enggan menerima orang luar, bukan saja orang bukan asli daerah, tetapi juga orang asli di luar daerah.
Otonomi dilihat sebagai kesempatan kerja atau kesempatan promosi bagi orang luar daerah. Kesempatan itu tidak boleh diambil orang luar. “entah ke mana semua orang Manggarai bekerja kalau tamat sarjana. Sebab, kabupaten lain mungkin takkan menerimanya,” kata Paul. Pola interaksi ini member gambaran suram bagi NTT untuk otonomi. Bahkan, otonomi justru menciptakan jarak social antara orang NTT. Padahal, interaksi akan menjadi factor pendukung otonomi, sejauh tekanan otonomi pada pemberdayaan kemampuan local atau pembudayaan sikap otonom belum terbiasa pada pada masyarakat NTT. Dalam hal ini, kata Paul, masyarakat NTT harus terbuka terhadap profesionalisme dari luar, dan profesionalisme dibutuhkan untuk pemberdayaan komponen dasar otonomi. Keterbukaan akan merintis interaksi yang sehat dan konstruktif antara masyarakat NTT.
PRIMORDIALISME yang diutarakan Paul Ngganggung adalah realita yang tak bisa dipungkiri. Hal ini juga dikeluhkan Djidon de Haan, Asisten I Bidang Ketataprajaan Sekwilda NTT. Akibat realita itu, seringkali pemerintah setempat kesulitan menetapkan seorang pejabat yang memuaskan semua pihak. Djidon mengakui, jarak social yang tercipta, bahkan di tingkat aparat sudah terpolarisasi dan terdikotomikan. Akibatnya, aspek kualitas harus dikorbankan dengan dalih perimbangan. Misalnya empat jabatan asisten di lingkup Sekwilda NTT, dua dari Protestan dan dua dari Katolik. Pola ini seharusnya tidak dibenarkan, tetapi situasi masyarakat masih seperti itu, pola ini tak dapat dihindarkan.
Beda dengan aspek kuantitas, jumlah aparat di NTT tercatat 78.159 orang, termasuk 15.000 orang dari TIMTIM dan ribuan lainnya dari instansi vertical. Saking banyaknya jumlah aparat, tak asing ditemukan banyak pegawai mengantar istri ke pasar dan anak ke sekolah pada jam-jam kerja. Untuk aspek kualitas, Djidon mengakui, aparat NTT belum siap. Pemerintah Provinsi NTT juga pernah mencoba mendatangkan psikolog dari TNI AD untuk melakukan tes bagi calon pemimpin di daerah ini. Hasilnya, tidak satupun yang bisa jadi pemimpin. Ini bisa dimaklumi, karena rekrutmen 20 tahun yang lalu asal comot.
Untuk menuju kesiapan aparat ber-otonomi, Djidon berpendapat, yang pertama harus dilakukan adalah brain washing (cuci otak) para aparat yang semula berparadigma Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974 ke paradigm baru Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999. Dalam era otonomi, peran aparat diharapkan bisa melayani, menfasilitasi dan memperdayakan masyarakat sehingga diperlukan reorientasi visi dan misi yang jelas agar tercipta suatu kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat untuk membangun.
Keberhasilan otonomi tidak terlepas dari tersedianya aparat yang professional, baik dalam integritas, moralitas, dan etika yang tinggi. Karena itu, djidon berharap, di masa mendatang akan berlaku Undang-Undang Kepegawaian baru yang mengharuskan seseorang mendapatkan jabatan melalui uji kelayakan dan kepantasan yang kini popular dengan nama fit and proper test. Aparatur pemerintah yang ideal, kata Djidon, adalah mereka yang mimpinya sama dengan mimpi rakyat, walaupun dalam kenyataannya mereka tidur di dua tempat yang terpisah. Kecenderungan terjadinya posisi berhadapan antara pemerintah dan masyarakat akhir-akhir ini harus dijawab melalui hadirnya aparatur pemerintah yang professional, juga memiliki hati nurani yang sensitive terhadap aspirasi yang berkembang.
Kalau sepakat dengan profesionalisme, sebaiknya jabatan structural dihapus saja agar tidak berkembang lagi primordilisme TERSELUBUNG
Penulis : Ketua LSM CERDAS BANGSA DPC Kab. Ngada – NTT
Mikael Risdiyanto SB
(Otonomi Setengah Hati)
Moment reformasi dan transisi demokrasi yang direbut oleh gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil lainnya pada tahun 1998 telah dibajak oleh kepentingan elit-elit politik yang tak kalah korupnya dengan elit-elit politik Orde Baru dan memperhamba diri kepada kuasa modal. Elit-elit politik Orde Baru yang bergincu reformis gadungan, senyatanya semakin dalam mengakumulasi pengerukan kekayaan alam, penghancuran lingkungan hidup, penghisapan tenaga-tenaga rakyat, dan menyuburkan kekerasan. Proses-proses penghancuran sumber-sumber kehidupan rakyat ini telah mengakibatkan terjadinya krisis yang tak terpulihkan.
Krisis social budaya terjadi karena proyek-proyek pembangunan dan perluasan investasi telah meluluhlantakan basis social antara rakyat dan Negara, rakyat dan pemodal, juga rakyat dengan rakyat semakin kompleks serta tak terselesaikan. Konflik-konflik social meningkat dengan dukungan kekuatan militeristik dari pihak yang berkuasa dan kuat. Ambruknya system kebudayaan rakyat tak mampu melakukan reproduksi social bagi keberlanjutan kehidupan generasi masa depan.
Krisis ekologi terjadi karena Negara, pemodal, dan system pengetahuan ‘modern’ telah mereduksi alam menjadi onggokan komoditi yang bisa direkayasa dan dieksploitasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek. Ekspansi system monokultur, eksploitasi hutan, industry keruk kekayaan tambang telah mengganggu dan menghancurkan fungsi-fungsi ekologi dan kesimbangan alam. Privatisasi kekayaan alam hanya diperuntukkan semata-mata tujuan komersial, bahkan dengan alasan konservasi sekalipun telah menjauhkan akses dan control rakyat pada sumber-sumber kehidupan (agraria-sumber daya alam). Pada gilirannya, berbagai bencana lingkungan, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, pencemaran, dan krisis air telah menjadi bencana yang harus diderita oleh rakyat dari tahun ke tahun.
Musuh otonomi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah dirinya sendiri. Selain kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah, interaksi social di daerah ini masih diwarnai primordialisme yang kental. Dari gejala ini, otonomi tampaknya justru akan menciptakan jarak social diantara kelompok masyarakat.
Paul Ngganggung SVD mengkategorikan tiga pola dalam interaksi masyarakat NTT, yakni pola partikularis, afektif, dan difus. Pola partikularis adalah kecenderungan untuk berinteraksi ‘hanya’ dengan orang-orang yang mempunyai hubungan khusus, seperti agama yang sama, daerah sama, atau suku yang sama.
Sedangkan pola afektif adalah kecenderungan untuk berinteraksi atas dasar suka dan tidak suka, senang dan tidak senang. Orang bergaul dengan orang yang disukai, tetapi tidak berbaur dengan orang yang tidak disukai. Sedangkan pola difusi adalah pola campur baur, yakni dalam berinteraksi mencampur urusan politik dengan urusan keluarga, ekonomi atau agama.
Faktor lain yang cukup berpengaruh dalam interaksi masyarakat NTT adalah kondisi ekonomi yang miskin. Dengan latar belakang itu, ekonomi dan politik berjalan bersama, bahkan politik menjadi alat kepentingan ekonomi serta dijadikan kesempatan untuk kaya. GEJALA PRIMORDIAL tampak jelas saat terjadi interaksi politik. Dikotomi orang kami dan bukan orang kami, muncul dipermukaan. Pilih orang kami atau kita, dan jangan pilih orang kita. Dampak dari interaksi politik ini adalah memberi peluang memilih pemimpin yang sebetulnya tidak mampu, tetapi dia menjadi pemimpin karena orang kita atau karena relasi primordial.
Selain pengaruh primordial, menurut Paul Ngganggung, interaksi masyarakat NTT juga dipengaruhi budaya. Nilai-nilai budaya, keyakinan agama atau tradisi adalah unsur budaya yang sering menyelip masuk dalam suatu interaksi didaerah ini. Agama punya peranan besar dalam interaksi politik, pendidikan, dan ekonomi. Dalam hal ini juga terjadi dikotomi kita atau kami dan mereka. Mereka beragama itu dan kita beragama ini. Pada saat agama menjadi menjadi factor penentu satu interaksi, situasi potensial konflik akan berkembang. Dalam situasi rawan ini, interaksi menjadi basa-basi, kucing-kucingan dan artificial.
Masyarakat NTT, yang saat ini sibuk dengan acara-acara pelantikan pejabat pelaksana otonomi, juga menimbulkan dikotomi orang asli daerah dan bukan asli daerah. Otonomi diterjemahkan harus asli daerah atau orang asli yang sudah ada di daerah. Masyarakat enggan menerima orang luar, bukan saja orang bukan asli daerah, tetapi juga orang asli di luar daerah.
Otonomi dilihat sebagai kesempatan kerja atau kesempatan promosi bagi orang luar daerah. Kesempatan itu tidak boleh diambil orang luar. “entah ke mana semua orang Manggarai bekerja kalau tamat sarjana. Sebab, kabupaten lain mungkin takkan menerimanya,” kata Paul. Pola interaksi ini member gambaran suram bagi NTT untuk otonomi. Bahkan, otonomi justru menciptakan jarak social antara orang NTT. Padahal, interaksi akan menjadi factor pendukung otonomi, sejauh tekanan otonomi pada pemberdayaan kemampuan local atau pembudayaan sikap otonom belum terbiasa pada pada masyarakat NTT. Dalam hal ini, kata Paul, masyarakat NTT harus terbuka terhadap profesionalisme dari luar, dan profesionalisme dibutuhkan untuk pemberdayaan komponen dasar otonomi. Keterbukaan akan merintis interaksi yang sehat dan konstruktif antara masyarakat NTT.
PRIMORDIALISME yang diutarakan Paul Ngganggung adalah realita yang tak bisa dipungkiri. Hal ini juga dikeluhkan Djidon de Haan, Asisten I Bidang Ketataprajaan Sekwilda NTT. Akibat realita itu, seringkali pemerintah setempat kesulitan menetapkan seorang pejabat yang memuaskan semua pihak. Djidon mengakui, jarak social yang tercipta, bahkan di tingkat aparat sudah terpolarisasi dan terdikotomikan. Akibatnya, aspek kualitas harus dikorbankan dengan dalih perimbangan. Misalnya empat jabatan asisten di lingkup Sekwilda NTT, dua dari Protestan dan dua dari Katolik. Pola ini seharusnya tidak dibenarkan, tetapi situasi masyarakat masih seperti itu, pola ini tak dapat dihindarkan.
Beda dengan aspek kuantitas, jumlah aparat di NTT tercatat 78.159 orang, termasuk 15.000 orang dari TIMTIM dan ribuan lainnya dari instansi vertical. Saking banyaknya jumlah aparat, tak asing ditemukan banyak pegawai mengantar istri ke pasar dan anak ke sekolah pada jam-jam kerja. Untuk aspek kualitas, Djidon mengakui, aparat NTT belum siap. Pemerintah Provinsi NTT juga pernah mencoba mendatangkan psikolog dari TNI AD untuk melakukan tes bagi calon pemimpin di daerah ini. Hasilnya, tidak satupun yang bisa jadi pemimpin. Ini bisa dimaklumi, karena rekrutmen 20 tahun yang lalu asal comot.
Untuk menuju kesiapan aparat ber-otonomi, Djidon berpendapat, yang pertama harus dilakukan adalah brain washing (cuci otak) para aparat yang semula berparadigma Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974 ke paradigm baru Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999. Dalam era otonomi, peran aparat diharapkan bisa melayani, menfasilitasi dan memperdayakan masyarakat sehingga diperlukan reorientasi visi dan misi yang jelas agar tercipta suatu kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat untuk membangun.
Keberhasilan otonomi tidak terlepas dari tersedianya aparat yang professional, baik dalam integritas, moralitas, dan etika yang tinggi. Karena itu, djidon berharap, di masa mendatang akan berlaku Undang-Undang Kepegawaian baru yang mengharuskan seseorang mendapatkan jabatan melalui uji kelayakan dan kepantasan yang kini popular dengan nama fit and proper test. Aparatur pemerintah yang ideal, kata Djidon, adalah mereka yang mimpinya sama dengan mimpi rakyat, walaupun dalam kenyataannya mereka tidur di dua tempat yang terpisah. Kecenderungan terjadinya posisi berhadapan antara pemerintah dan masyarakat akhir-akhir ini harus dijawab melalui hadirnya aparatur pemerintah yang professional, juga memiliki hati nurani yang sensitive terhadap aspirasi yang berkembang.
Kalau sepakat dengan profesionalisme, sebaiknya jabatan structural dihapus saja agar tidak berkembang lagi primordilisme TERSELUBUNG
Penulis : Ketua LSM CERDAS BANGSA DPC Kab. Ngada – NTT
Mikael Risdiyanto SB
Label:
Forum NTT Berdikari Files
Rabu, 29 April 2009
RAKYAT FLORES
Kamis, 30 Apr 2009, | 1
Perkara Bupati dan Ketua DPRD Mabar
Hamsi Mengaku tidak Punya Niat Bermusuhan
RUTENG, Timex - Sidang kasus pencemaran nama baik Bupati Manggarai Barat, W Fidelis Pranda dengan terdakwa ketua DPRD Mabar, Mateus Hamsi kembali digelar, Rabu (29/4) kemarin. Sidang kali ini, terdakwa Mateus diperiksa sebagai saksi oleh majelis hakim.
Seperti yang disaksikan Timor Express, ruangan sidang PN Ruteng kembali dipadati pengunjung untuk menyaksikan jalannya persidangan dua pemimpin di Kabupaten Mabar. Belasan anggota polisi terus menjaga ketat jalannya persidangan. Sidang dipimpin Slamet Riadi beserta dua anggota, Desbertua Naibaho dan Agus Maksum. Bertindak sebagai JPU, Dwi Agus Afriyanto. Sedangkan terdakwa Mateus didampingi kuasa hukumnya, Anton Ali.
Dalam keterangannya, Mateus menjelaskan, dirinya sama sekali tidak mempunyai niat sedikitpun untuk bermusuhan dengan siapa saja termasuk dengan Bupati Manggarai Barat, Fidelis Pranda. Dia mengaku, apa yang dilakukannya melaporkan sejumlah kasus korupsi ke KPK adalah sebagai bentuk pengawasan politik sebagai anggota DPRD.
Selain itu, sejumlah kasus dugaan korupsi di Mabar juga pernah dilaporkan beberapa elemen masyarakat termasuk adanya demonstrasi dari sejumlah LSM. Sehingga, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, maka pihaknya melaporkan kasus-kasus tersebut ke KPK.
“Saya tidak punya niat untuk bermusuhan dengan bupati. Apa yang saya lakukan adalah sebagai bentuk pengawasan politik sebagai anggota dewan serta untuk menyalurkan aspirasi masyarakat,” tandasnya. Karena itu, ditegaskan sidang perkara ini diharapkan jangan sampai mengorbankan seluruh masyrarakat di Manggarai Barat.
Menjawab pertanyaan soal press realese, Mateus menjelaskan, pihaknya membuat konsep press realese lalu dikordinasikan dengan beberapa teman termasuk wartawan asal Manggarai Barat, Marsel Jeramun. Press realese tersebut tidak pernah dibagikan kepada siapa-siapa.
Tujuan pembuatan press realese kata terdakwa adalah untuk menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang pernah dilaporkan kepada DPRD Mabar. Apalagi lanjutnya, kasus tersebut tidak pernah diaudit oleh BPK atau lembaga lainya. Soal damai jika ada mediator, Mateus menegaskan, hal itu dirinya tidak bisa memulai sebab ia sudah menjadi terdakwa. Namun jika bupati ada niat untuk berdamai, maka pihaknya siap. “Saya siap untuk berdamai, tetapi tidak mungin saya yang mulai,” tandasnya.
Dikatakan, pihaknya tidak pernah melarang bupati untuk bicara saat sidang paripurna terkait temuan pansus ubi aldira. Namun yang terjadi adalah bupati tidak diizinkan untuk bicara atau mengklarifikasi sebab agenda sidang waktu itu agenda tunggal mendengarkan laporan pansus. Sidang lanjutan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU. (kr2)
Perkara Bupati dan Ketua DPRD Mabar
Hamsi Mengaku tidak Punya Niat Bermusuhan
RUTENG, Timex - Sidang kasus pencemaran nama baik Bupati Manggarai Barat, W Fidelis Pranda dengan terdakwa ketua DPRD Mabar, Mateus Hamsi kembali digelar, Rabu (29/4) kemarin. Sidang kali ini, terdakwa Mateus diperiksa sebagai saksi oleh majelis hakim.
Seperti yang disaksikan Timor Express, ruangan sidang PN Ruteng kembali dipadati pengunjung untuk menyaksikan jalannya persidangan dua pemimpin di Kabupaten Mabar. Belasan anggota polisi terus menjaga ketat jalannya persidangan. Sidang dipimpin Slamet Riadi beserta dua anggota, Desbertua Naibaho dan Agus Maksum. Bertindak sebagai JPU, Dwi Agus Afriyanto. Sedangkan terdakwa Mateus didampingi kuasa hukumnya, Anton Ali.
Dalam keterangannya, Mateus menjelaskan, dirinya sama sekali tidak mempunyai niat sedikitpun untuk bermusuhan dengan siapa saja termasuk dengan Bupati Manggarai Barat, Fidelis Pranda. Dia mengaku, apa yang dilakukannya melaporkan sejumlah kasus korupsi ke KPK adalah sebagai bentuk pengawasan politik sebagai anggota DPRD.
Selain itu, sejumlah kasus dugaan korupsi di Mabar juga pernah dilaporkan beberapa elemen masyarakat termasuk adanya demonstrasi dari sejumlah LSM. Sehingga, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, maka pihaknya melaporkan kasus-kasus tersebut ke KPK.
“Saya tidak punya niat untuk bermusuhan dengan bupati. Apa yang saya lakukan adalah sebagai bentuk pengawasan politik sebagai anggota dewan serta untuk menyalurkan aspirasi masyarakat,” tandasnya. Karena itu, ditegaskan sidang perkara ini diharapkan jangan sampai mengorbankan seluruh masyrarakat di Manggarai Barat.
Menjawab pertanyaan soal press realese, Mateus menjelaskan, pihaknya membuat konsep press realese lalu dikordinasikan dengan beberapa teman termasuk wartawan asal Manggarai Barat, Marsel Jeramun. Press realese tersebut tidak pernah dibagikan kepada siapa-siapa.
Tujuan pembuatan press realese kata terdakwa adalah untuk menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang pernah dilaporkan kepada DPRD Mabar. Apalagi lanjutnya, kasus tersebut tidak pernah diaudit oleh BPK atau lembaga lainya. Soal damai jika ada mediator, Mateus menegaskan, hal itu dirinya tidak bisa memulai sebab ia sudah menjadi terdakwa. Namun jika bupati ada niat untuk berdamai, maka pihaknya siap. “Saya siap untuk berdamai, tetapi tidak mungin saya yang mulai,” tandasnya.
Dikatakan, pihaknya tidak pernah melarang bupati untuk bicara saat sidang paripurna terkait temuan pansus ubi aldira. Namun yang terjadi adalah bupati tidak diizinkan untuk bicara atau mengklarifikasi sebab agenda sidang waktu itu agenda tunggal mendengarkan laporan pansus. Sidang lanjutan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU. (kr2)
RAKYAT TIMOR
Kamis, 30 Apr 2009, | 2
Berkas Alex Kase Kembali Dilimpkan
SOE, Timex – Berkas kasus dugaan pelanggaran kampanye pemilu legiaslatif di Kabupaten TTS yang melibatkan salah satu oknum caleg DPRD Provinsi dari Partai Golkar, Alex Kase telah dilimpahkan kembali penyidik Polres TTS ke Kejaksanaan Negeri SoE.
Hal ini dikemukakan Kapolres TTS, AKBP Suprianto melalui Kasat Reskrim, AKP Sandy Sinurat kepada Timor Express, Senin (27/4) lalu. Menurut Sandy, berkas kasus tersebut, petunjuk dari Kejaksaan sudah dilengkapi penyidik dan sudah dikembalikan lagi ke Kejaksaan.
Ditempat terpisah, kepala Kejaksaan Negeri SoE, Risma Irjanti Lada yang dikonfiormasi membenarkan, pihaknya telah menerima kembali berkas kasus Alex Kase. Lengkap atau tidak berkas tersebut, menurut Risma, pihaknya belum mendapat laporan dari jaksa yang menangani kasus itu.
Oknum caleg Partai Golkar, Alex Kase ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran kampanye pemilu legislatif tahun 2009. Termasuk kepala Desa Oebobo, Elisabet Nonobais, ketua RT 10 RW 05 Dusun C Desa Oebobo Kecamatan Bantu Putih, Noh Nenobais dan kepala Dusun, Yacob Alvius Tuke.
Kasat Reskrim Polres TTS, AKP Sandy Sinurat mengatakan, kasus itu berawal dari kejadian tanggal 30 Maret sekitar pukul 19.00 Wita sampai 21.00 Wita, Alex Kase membagi-bagikan bahan kampanye berupa baju kaos, stiker dan buku yang berlogo Partai Golkar kepada masyarakat yang telah berkumpul di rumah Kades Elisabet Nenobais.
Menurut salah satu ketentuan kampanye pemilu legislatif, kampanye para caleg tidak boleh dilaksanakan di rumah kepala desa. Untuk itu, berdasarkan laporan masyarakat ke Panwaslu Kabupaten TTS kemudian dikaji dan hasil kajian merupakan pelanggaran yang masuk dalam unsur pidana. Dengan demikian, Panwaslu TTS melaporkan ke Gakumdu Kabupaten TTS untuk ditangani.
Berdasarkan laporan Panwaslu, Gakumdu TTS menindaklanjuti dengan memanggil para saksi untuk dimintai keterangan. Hasil pemeriksaan para saksi, penyidik menetapkan Alex Kase, Elisabet Nonobais, Noh Nenobais dan Yacob Alvius Tuke sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Barang bukti berupa baju, stiker dan buku semunya berlogo Partai Golkar sudah diamankan penyidik.
Alex Kase yang melakukan kampanye di rumah kepala desa dikenakan Pasal 271 UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif dengan ancaman hukuman paling sedikit tiga bulan dan paling banyak 12 bulan. Denda paling sedikit Rp 30 juta dan paling banyak Rp 60 juta.
Sedangkan, tiga aparat desa dikenakan Pasal 273 UU Nomor 10 tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling sedikit tiga bulan dan paling banyak 12 bulan, denda paling sedikit Rp 3 juta dan paling besar Rp 12 juta. (r5)
Berkas Alex Kase Kembali Dilimpkan
SOE, Timex – Berkas kasus dugaan pelanggaran kampanye pemilu legiaslatif di Kabupaten TTS yang melibatkan salah satu oknum caleg DPRD Provinsi dari Partai Golkar, Alex Kase telah dilimpahkan kembali penyidik Polres TTS ke Kejaksanaan Negeri SoE.
Hal ini dikemukakan Kapolres TTS, AKBP Suprianto melalui Kasat Reskrim, AKP Sandy Sinurat kepada Timor Express, Senin (27/4) lalu. Menurut Sandy, berkas kasus tersebut, petunjuk dari Kejaksaan sudah dilengkapi penyidik dan sudah dikembalikan lagi ke Kejaksaan.
Ditempat terpisah, kepala Kejaksaan Negeri SoE, Risma Irjanti Lada yang dikonfiormasi membenarkan, pihaknya telah menerima kembali berkas kasus Alex Kase. Lengkap atau tidak berkas tersebut, menurut Risma, pihaknya belum mendapat laporan dari jaksa yang menangani kasus itu.
Oknum caleg Partai Golkar, Alex Kase ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran kampanye pemilu legislatif tahun 2009. Termasuk kepala Desa Oebobo, Elisabet Nonobais, ketua RT 10 RW 05 Dusun C Desa Oebobo Kecamatan Bantu Putih, Noh Nenobais dan kepala Dusun, Yacob Alvius Tuke.
Kasat Reskrim Polres TTS, AKP Sandy Sinurat mengatakan, kasus itu berawal dari kejadian tanggal 30 Maret sekitar pukul 19.00 Wita sampai 21.00 Wita, Alex Kase membagi-bagikan bahan kampanye berupa baju kaos, stiker dan buku yang berlogo Partai Golkar kepada masyarakat yang telah berkumpul di rumah Kades Elisabet Nenobais.
Menurut salah satu ketentuan kampanye pemilu legislatif, kampanye para caleg tidak boleh dilaksanakan di rumah kepala desa. Untuk itu, berdasarkan laporan masyarakat ke Panwaslu Kabupaten TTS kemudian dikaji dan hasil kajian merupakan pelanggaran yang masuk dalam unsur pidana. Dengan demikian, Panwaslu TTS melaporkan ke Gakumdu Kabupaten TTS untuk ditangani.
Berdasarkan laporan Panwaslu, Gakumdu TTS menindaklanjuti dengan memanggil para saksi untuk dimintai keterangan. Hasil pemeriksaan para saksi, penyidik menetapkan Alex Kase, Elisabet Nonobais, Noh Nenobais dan Yacob Alvius Tuke sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Barang bukti berupa baju, stiker dan buku semunya berlogo Partai Golkar sudah diamankan penyidik.
Alex Kase yang melakukan kampanye di rumah kepala desa dikenakan Pasal 271 UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif dengan ancaman hukuman paling sedikit tiga bulan dan paling banyak 12 bulan. Denda paling sedikit Rp 30 juta dan paling banyak Rp 60 juta.
Sedangkan, tiga aparat desa dikenakan Pasal 273 UU Nomor 10 tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling sedikit tiga bulan dan paling banyak 12 bulan, denda paling sedikit Rp 3 juta dan paling besar Rp 12 juta. (r5)
Lulusan Terbaik 3 Besar Polltekes DIV Bidan Pendidik DENPASAR
Nama : Kristina Ota...lahir di Soe,sekarang bertugas di RSUD Ngada, mahasiswa ini menjadi kebanggaan masyarakat Ngada karena berhasil menyabet predikat ke 3 besar wisudawan terbaik asal NTT. Tentu saja ini menjadi contoh bagi para duta tugas belajar dimana tolok ukur prestasi bukan hanya menjadi jago kandang saja tapi mampu berkokok di negeri orang. Inilah semangat yang harus mendapat apresiasi ekstra agar perlahan tapi pasti kita bisa menjadi panutan bagi rakyat NTT untuk mengubah mentalitas jago kandang. Proficiat Saudari-ku Tuhan Bersamamu
Selasa, 28 April 2009
Caleg PDI Perjuangan Dilaporkan ke Panwaslu
Oleh Hubert Uman
081339464193
Bajawa,
Dituduh telah melakukan manipulasi perolehan suara sesama caleg di PDI Perjuangan, Urbanus Nono Dizi dilaporkan oleh warga Aimere Antonius Goru pada Sabtu (18/4) ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ngada. Pada waktu membawakan laporannya, Antonius Goru didampingi oleh caleg PDI Perjuangan lainnya di Daerah Pemilihan Ngada 2 Romana Moi.
Kepada Flores Pos, di Sekretariat Panwaslu Ngada Antonius Goru menerangkan, dalam rangka menambah jumlah suara yang diperolehnya ia (Urbanus Nono) mengambil suara dari caleg PDI Perjuangan Lukas Dua Tea, sehingga jumlah suaranya berubah dari 3 menjadi 15 suara.
“Beda suara antara Urbanus Nono dengan Romana Moi hanya 11 suara. Urbanus Nono unggul dari caleg lainnya di PDI Perjuangan. Ia lolos menjadi anggota DPRD Ngada periode 2009-2014, karena ia mengambil suara dari Lukas Dua. Jumlah suara untuk semua caleg di PDI Perjuangan memang tidak berubah. Yang kami persoalkan mengapa perolehan suara dari Lukas Dua dipindahkan ke Urbanus,” tegas Anton Goru usai melaporkan hal ini ke Panwaslu Ngada, pukul 17.00, Sabtu (18/4).
Di Desa Aimere Timur, kata Antonius Goru, terjadi penggelembungan suara. Jumlah suara yang sebenarnya hanya 4 menjadi 14. Ini sudah diperbaiki pada waktu rekapitulasi perolehan suara di PPK.
Menurut Antonius Goru, pada kesempatan tersebut, ia melaporkan juga ke Panwaslu bahwa di Desa Naruwolo Kecamatan Jerebuu terjadi manipulasi data pemilih. Ada empat pemilih di bawah umur. Mereka adalah siswa SMPN 1 Jerebuu Desa Naruwolo. Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Naruwolo ada satu siswa SMP atas nama Selentinus Suba baru berumur 16 tahun lebih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Raimunda Titu di DPT ia lahir pada 28 Februari 1992, padahal sesungguhnya ia baru lahir 28 Februari 1993. Maria Magdalena Anu, tanggal lahirnya di DPT 29 Februari 1992, sementara di surat permandiannya lahir pada 29 Desember 1992. Dan di TPS 1 Naruwolo, atas nama Rosadalima Lobo, di DPT ia lahir pada 23 Maret 1992, sementara di surat permandian lahir pada 23 Agustus 1992.
Baik Romana Moi maupun Antonius Goru mengatakan, mereka melaporkan semua ini ke Panwaslu bukan karena tidak lolos menjadi anggota DPRD Ngada. Kebenaran dan keadilan yang harus ditegakan. Mereka harapkan Panwaslu menindaklanjuti semua temuan kecurangan pelaksanaan pemilu yang mereka laporkan.
Ketua Panwaslu Ngada Andreas Wuda dan anggota Panwaslu Maria Angelina Kumi yang menerima laporan mengatakan, semua pengaduan yang berkaitan dengan pemilu pasti ditindaklanjuti. “Ini kami langsung plenokan. Malam ini juga kami sampaikan ke KPUD Ngada. Akan diteruskan ke Gakumdu (penegakan hukum terpadu) untuk diproses secara hukum,” kata Andreas Wuda. *
081339464193
Bajawa,
Dituduh telah melakukan manipulasi perolehan suara sesama caleg di PDI Perjuangan, Urbanus Nono Dizi dilaporkan oleh warga Aimere Antonius Goru pada Sabtu (18/4) ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ngada. Pada waktu membawakan laporannya, Antonius Goru didampingi oleh caleg PDI Perjuangan lainnya di Daerah Pemilihan Ngada 2 Romana Moi.
Kepada Flores Pos, di Sekretariat Panwaslu Ngada Antonius Goru menerangkan, dalam rangka menambah jumlah suara yang diperolehnya ia (Urbanus Nono) mengambil suara dari caleg PDI Perjuangan Lukas Dua Tea, sehingga jumlah suaranya berubah dari 3 menjadi 15 suara.
“Beda suara antara Urbanus Nono dengan Romana Moi hanya 11 suara. Urbanus Nono unggul dari caleg lainnya di PDI Perjuangan. Ia lolos menjadi anggota DPRD Ngada periode 2009-2014, karena ia mengambil suara dari Lukas Dua. Jumlah suara untuk semua caleg di PDI Perjuangan memang tidak berubah. Yang kami persoalkan mengapa perolehan suara dari Lukas Dua dipindahkan ke Urbanus,” tegas Anton Goru usai melaporkan hal ini ke Panwaslu Ngada, pukul 17.00, Sabtu (18/4).
Di Desa Aimere Timur, kata Antonius Goru, terjadi penggelembungan suara. Jumlah suara yang sebenarnya hanya 4 menjadi 14. Ini sudah diperbaiki pada waktu rekapitulasi perolehan suara di PPK.
Menurut Antonius Goru, pada kesempatan tersebut, ia melaporkan juga ke Panwaslu bahwa di Desa Naruwolo Kecamatan Jerebuu terjadi manipulasi data pemilih. Ada empat pemilih di bawah umur. Mereka adalah siswa SMPN 1 Jerebuu Desa Naruwolo. Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Naruwolo ada satu siswa SMP atas nama Selentinus Suba baru berumur 16 tahun lebih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Raimunda Titu di DPT ia lahir pada 28 Februari 1992, padahal sesungguhnya ia baru lahir 28 Februari 1993. Maria Magdalena Anu, tanggal lahirnya di DPT 29 Februari 1992, sementara di surat permandiannya lahir pada 29 Desember 1992. Dan di TPS 1 Naruwolo, atas nama Rosadalima Lobo, di DPT ia lahir pada 23 Maret 1992, sementara di surat permandian lahir pada 23 Agustus 1992.
Baik Romana Moi maupun Antonius Goru mengatakan, mereka melaporkan semua ini ke Panwaslu bukan karena tidak lolos menjadi anggota DPRD Ngada. Kebenaran dan keadilan yang harus ditegakan. Mereka harapkan Panwaslu menindaklanjuti semua temuan kecurangan pelaksanaan pemilu yang mereka laporkan.
Ketua Panwaslu Ngada Andreas Wuda dan anggota Panwaslu Maria Angelina Kumi yang menerima laporan mengatakan, semua pengaduan yang berkaitan dengan pemilu pasti ditindaklanjuti. “Ini kami langsung plenokan. Malam ini juga kami sampaikan ke KPUD Ngada. Akan diteruskan ke Gakumdu (penegakan hukum terpadu) untuk diproses secara hukum,” kata Andreas Wuda. *
Pemkab Ende Uji Coba Pengolahan Batu Granit
ENDE, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Ende, di Flores, Nusa Tenggara Timur melakukan uji coba pengolahan batu granit, di Desa Manulondo, Kecamatan Ndona, hari ini, Sabtu (25/4).
Hal itu salah satunya sebagai upaya untuk menarik investor di bidang usaha ini, mengingat potensi batu granit yang besar di Ende dengan kualitas baik, serta harga pasar menjanjikan. Namun hingga kini belum ada investor yang berminat.
"Kami sedang berupaya ke depan untuk menggandeng pihak ketiga mengembangkan bisnis ini," kata Bupati Ende Don Wangge, Sabtu, seusai meninjau uji coba tersebut.
Peralatan yang dipasang di Manulondo merupakan bantuan dari pemerintah dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007 sekitar Rp 200 juta. Mesin yang dipasang dua unit, yakni alat pembelah dan perajangan batu granit.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Ende Raymundus Panda menyatakan, secara umum kualitas batu granit asal Ende dinilai lebih baik dibandingkan dengan batu sejenis asal Jawa.
Pendapat Raymundus juga dibenarkan Suyatno, Teknisi dari PT Citra Dua Permata Tulungagung, Jawa Timur.
"Warna batu granit di Ende lebih tajam," kata Suyatno yang dikontrak oleh Pemkab Ende guna melakukan transfer teknologi pengolahan batu granit tersebut.
Menurut Suyatno, harga di pasaran saat ini untuk hasil olahan batu granit berkisar Rp 250.000 per meter persegi dengan ukuran 40 x 60 centimeter. Di dalam negeri batu granit banyak dipesan di kalangan hotel-hotel berbintang, maupun vila. Sementara untuk pasar ekspor banyak dipesan dari Italia, Jerman, dan Amerika Serikat.
Hal itu salah satunya sebagai upaya untuk menarik investor di bidang usaha ini, mengingat potensi batu granit yang besar di Ende dengan kualitas baik, serta harga pasar menjanjikan. Namun hingga kini belum ada investor yang berminat.
"Kami sedang berupaya ke depan untuk menggandeng pihak ketiga mengembangkan bisnis ini," kata Bupati Ende Don Wangge, Sabtu, seusai meninjau uji coba tersebut.
Peralatan yang dipasang di Manulondo merupakan bantuan dari pemerintah dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007 sekitar Rp 200 juta. Mesin yang dipasang dua unit, yakni alat pembelah dan perajangan batu granit.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Ende Raymundus Panda menyatakan, secara umum kualitas batu granit asal Ende dinilai lebih baik dibandingkan dengan batu sejenis asal Jawa.
Pendapat Raymundus juga dibenarkan Suyatno, Teknisi dari PT Citra Dua Permata Tulungagung, Jawa Timur.
"Warna batu granit di Ende lebih tajam," kata Suyatno yang dikontrak oleh Pemkab Ende guna melakukan transfer teknologi pengolahan batu granit tersebut.
Menurut Suyatno, harga di pasaran saat ini untuk hasil olahan batu granit berkisar Rp 250.000 per meter persegi dengan ukuran 40 x 60 centimeter. Di dalam negeri batu granit banyak dipesan di kalangan hotel-hotel berbintang, maupun vila. Sementara untuk pasar ekspor banyak dipesan dari Italia, Jerman, dan Amerika Serikat.
Mantan Gubernur NTT Piet Tallo Meninggal
Minggu, 26 April 2009 | 15:13 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Samuel Oktora
KUPANG, KOMPAS.com — Mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur Piet Alexander Tallo meninggal dunia karena gangguan paru-paru dan jantung, Sabtu (25/4) di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta.
Jenazah almarhum telah diterbangkan dengan pesawat Mandala dari Bandar Udara Soekarno-Hatta ke Kupang hari ini, Minggu (26/4). Jenazah almarhum yang turut diantar Gubernur NTT Frans Lebu Raya itu tiba di Kupang, sekitar pukul 12.30 Wita.
"Almarhum merupakan seorang pejabat karier di bidang kepamongprajaan yang merintis dari bawah. Almarhum semasa hidupnya juga dekat dengan rakyat, dan penuh pengabdian," kata Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay, Minggu, yang dihubungi dari Ende, Flores.
Almarhum berasal dari Tefas, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), kelahiran 27 Mei 1942. Dalam kariernya di pemerintahan, almarhum pernah menjabat sebagai Bupati TTS dua periode pada 1983-1993, Wakil Gubernur NTT tahun 1996-1998, dan menjabat Gubernur NTT dua periode tahun 1998-2008.
Menurut Esthon, sesuai dengan kesepakatan pihak keluarga, jenazah almarhum akan dimakamkan hari Rabu (29/4) pukul 09.00, di Taman Makam Pahlawan Dharma Loka Kupang.
Laporan wartawan KOMPAS Samuel Oktora
KUPANG, KOMPAS.com — Mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur Piet Alexander Tallo meninggal dunia karena gangguan paru-paru dan jantung, Sabtu (25/4) di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta.
Jenazah almarhum telah diterbangkan dengan pesawat Mandala dari Bandar Udara Soekarno-Hatta ke Kupang hari ini, Minggu (26/4). Jenazah almarhum yang turut diantar Gubernur NTT Frans Lebu Raya itu tiba di Kupang, sekitar pukul 12.30 Wita.
"Almarhum merupakan seorang pejabat karier di bidang kepamongprajaan yang merintis dari bawah. Almarhum semasa hidupnya juga dekat dengan rakyat, dan penuh pengabdian," kata Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay, Minggu, yang dihubungi dari Ende, Flores.
Almarhum berasal dari Tefas, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), kelahiran 27 Mei 1942. Dalam kariernya di pemerintahan, almarhum pernah menjabat sebagai Bupati TTS dua periode pada 1983-1993, Wakil Gubernur NTT tahun 1996-1998, dan menjabat Gubernur NTT dua periode tahun 1998-2008.
Menurut Esthon, sesuai dengan kesepakatan pihak keluarga, jenazah almarhum akan dimakamkan hari Rabu (29/4) pukul 09.00, di Taman Makam Pahlawan Dharma Loka Kupang.
Kamis, 23 April 2009
EKONOMI BISNIS
Jumat, 24 Apr 2009, | 2
Instansi Terkait Diminta Tindaklanjuti
Petani Kesulitan Bibit dan Pakan Ikan Lele
KUPANG, Timex- Prospek budidaya ikan lele di Kota Kupang rupanya mulai menjanjikan. Hal ini bisa terlihat dari keuntungan 14 kelompok tani ikan Lele Sangkuriang di bawah asuhan UPP Nyiur Bakunase, yang kesemuanya meraih keuntungan.
Demikian diungkapkan Kepala UPP Nyiur, Munca Adoe yang kemarin didampingi Sekretarisnya, Meidy Mokolomban ketika ditemui Timor Express, kemarin di Kupang. Walaupun kemarin itu adalah panen perdana, namun ke-14 kelompok tani binaan UPP Nyiur tersebut telah menikmati hasilnya.
Munca Adoe menjelaskan, walau pun ada kendala seperti penyakit ikan, skill dan keahlian dari para petani, namun dengan pengetahuan tentang ikan yang cukup terbatas, pihaknya dapat bekerja cukup maksimal. "Sekarang ini, kesulitan yang kami alami termasuk para petani, adalah menyangkut soal bibit ikan Lele Sangkuring dan juga pakan ikan," ujar Munca.
Khusus pakan, terangnya, per karung harganya bisa mencapai Rp 250.000, yang beratnya 30 kilogram. Bila dibeli per kilo, maka harga mencapai Rp 10.000. "Masa waktu pemeliharaan ikan Lele Sangkuring dua sampai tiga bulan. Bila sudah dua bulan, itu sudah bisa ditimbang untuk dijual. Jumlahnya bisa mencapai tujuh sampai delapan ekor sekilo. Tapi, bila sudah tiga bulan, tinggal enam atau tujuh ekor sekilonya," sebut Munca.
Soal harga, lanjutnya, saat ini pasaran ikan lele bila dijual mencapai Rp 27.000 per kilogram. "Untuk pembuatan kolam ikan yang baik, sebaiknya dari tanah. Jangan menggunakan semen. Lubang yang disediakan sekurang-kurangnya ukuran 3 x 4 meter, dan kedalaman 1 - 1.20 meter. Ukuran sebesar itu, sudah bisa menampung ikan lele sebanyak 1.000 ekor.
Menyikapi persoalan sulitnya pakan, Meidy dan Munca mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan pernah menjanjikan untuk membuatkan pabrik pakan mini. "Bila ini terealisir, maka harga pakan akan lebih murah.
Selama ini harga pakan mahal, karena biaya transportasinya. Soalnya, pakan dipasokkan dari pulau Jawa," tutur keduanya sembari berharap, kesulitan bibit dan pakan ikan lele tersebut bisa segera ditindak-lanjuti instansi terkait.
Instansi Terkait Diminta Tindaklanjuti
Petani Kesulitan Bibit dan Pakan Ikan Lele
KUPANG, Timex- Prospek budidaya ikan lele di Kota Kupang rupanya mulai menjanjikan. Hal ini bisa terlihat dari keuntungan 14 kelompok tani ikan Lele Sangkuriang di bawah asuhan UPP Nyiur Bakunase, yang kesemuanya meraih keuntungan.
Demikian diungkapkan Kepala UPP Nyiur, Munca Adoe yang kemarin didampingi Sekretarisnya, Meidy Mokolomban ketika ditemui Timor Express, kemarin di Kupang. Walaupun kemarin itu adalah panen perdana, namun ke-14 kelompok tani binaan UPP Nyiur tersebut telah menikmati hasilnya.
Munca Adoe menjelaskan, walau pun ada kendala seperti penyakit ikan, skill dan keahlian dari para petani, namun dengan pengetahuan tentang ikan yang cukup terbatas, pihaknya dapat bekerja cukup maksimal. "Sekarang ini, kesulitan yang kami alami termasuk para petani, adalah menyangkut soal bibit ikan Lele Sangkuring dan juga pakan ikan," ujar Munca.
Khusus pakan, terangnya, per karung harganya bisa mencapai Rp 250.000, yang beratnya 30 kilogram. Bila dibeli per kilo, maka harga mencapai Rp 10.000. "Masa waktu pemeliharaan ikan Lele Sangkuring dua sampai tiga bulan. Bila sudah dua bulan, itu sudah bisa ditimbang untuk dijual. Jumlahnya bisa mencapai tujuh sampai delapan ekor sekilo. Tapi, bila sudah tiga bulan, tinggal enam atau tujuh ekor sekilonya," sebut Munca.
Soal harga, lanjutnya, saat ini pasaran ikan lele bila dijual mencapai Rp 27.000 per kilogram. "Untuk pembuatan kolam ikan yang baik, sebaiknya dari tanah. Jangan menggunakan semen. Lubang yang disediakan sekurang-kurangnya ukuran 3 x 4 meter, dan kedalaman 1 - 1.20 meter. Ukuran sebesar itu, sudah bisa menampung ikan lele sebanyak 1.000 ekor.
Menyikapi persoalan sulitnya pakan, Meidy dan Munca mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan pernah menjanjikan untuk membuatkan pabrik pakan mini. "Bila ini terealisir, maka harga pakan akan lebih murah.
Selama ini harga pakan mahal, karena biaya transportasinya. Soalnya, pakan dipasokkan dari pulau Jawa," tutur keduanya sembari berharap, kesulitan bibit dan pakan ikan lele tersebut bisa segera ditindak-lanjuti instansi terkait.
PEMILU 2009
Kamis, 23 Apr 2009, | 41
KPU NTT Mulai Pleno
Beringin Berjaya di Ngada
KUPANG, Timex-Partai Golkar masih membuktikan diri sebagai yang terbesar di NTT. Di Kabupaten Ngada Golkar meraih suara terbanyak untuk DPR RI. Urutan kedua dan ketiga ditempati PDIP dan Demokrat. Untuk tingkat provinsi masih unggul PDIP disusul Golkar di urutan kedua.
Untuk DPR RI, Partai Golkar meraih 19.704 suara dan menempati urutan pertama. Total suara ini diperoleh dari tujuh caleg dan 714 suara dari partai. Caleg yang memperoleh suara terbanyak adalah Yoseph Nae Soi yang memperoleh 16.281 yang saat ini menjadi anggota DPR RI. Urutan dua ditempati Melchias Markus Mekeng yang juga saat ini sebagai anggota DPR RI dengan 1.020 suara. Sementara urutan tiga oleh Lorens Tato dengan 876 suara. Selengkapnya lihat tabel.
PDIP yang menempati urutan dua perolehan suara partai politik mampu meraih 6131 suara. Suara terbanyak dari tujuh caleg ini diperoleh Valentinus Daki-Soo dengan 2851 suara. Urutan dua Cyprianus Aoer dengan 1295 suara dan urutan tiga Honing Sany dengan 997 suara.
Sementara itu Partai Demokrat menempati urutan tiga dengan total suara 4.864 suara. Urutan pertama ditempati Beny Harman meraih 2651 suara. Urutan dua oleh Yosef Badeoda dengan 1318 suara dan urutan tiga Vincent Radja dengan 129 suara.
KPU NTT Mulai Pleno
Setelah tertunda dua kali, KPU NTT mulai melaksanakan pleno rekapitulasi hasil Pemilu, Rabu (22/4) kemarin. Hari pertama hanya satu KPU Kabupaten yang diplenokan yakni KPU Ngada.
Pleno yang dipimpin Ketua KPU NTT John Depa dan dihadiri empat anggota KPU NTT lainnya itu berjalan lancar sejak pukul 08.30 Wita hingga pukul 10.30 Wita. Pleno dihadiri empat anggota KPU Ngada Arnoldus Kely Nani (ketua) dan empat anggota lainnya Agustinus Bara, Thomas Djawa, Melania dan Yosafat Koli.
Dalam pleno tersebut dijelaskan, jumlah DPT di Kabupaten Ngada sebanyak 82.237 jiwa. Yang menggunakan hak pilih sebanyak 70.168 orang. Yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 12.609 orang.
Sementara calon DPD Rikardus Wawo menang telak di Kabupaten Ngada dengan 14.718 suara. Urutan dua ditempati Adrianus Dengi dengan 6796 suara. Urutan tiga Wilhelmus Ngete dangan perolehan 6541 suara.
Kemenangan telak Rikardus Wawo tersebut mendongkrak dirinya ke urutan dua perolehan sementara DPD dari NTT. Urutan pertama masih ditempati Sarah Lery Mboeik dengan perolehan 34.104 suara. Lery meraih kemenangan telak di Kabupaten Rote Ndao dengan 26.777 suara.
Urutan tiga sementara ditempati Abraham Paul Liyanto dengan 13165 suara. Urutan empat ditempati Lorry Victoria Lena Foeh dengan 5851 suara. Selengkapnya lihat grafis. (ito)
KPU NTT Mulai Pleno
Beringin Berjaya di Ngada
KUPANG, Timex-Partai Golkar masih membuktikan diri sebagai yang terbesar di NTT. Di Kabupaten Ngada Golkar meraih suara terbanyak untuk DPR RI. Urutan kedua dan ketiga ditempati PDIP dan Demokrat. Untuk tingkat provinsi masih unggul PDIP disusul Golkar di urutan kedua.
Untuk DPR RI, Partai Golkar meraih 19.704 suara dan menempati urutan pertama. Total suara ini diperoleh dari tujuh caleg dan 714 suara dari partai. Caleg yang memperoleh suara terbanyak adalah Yoseph Nae Soi yang memperoleh 16.281 yang saat ini menjadi anggota DPR RI. Urutan dua ditempati Melchias Markus Mekeng yang juga saat ini sebagai anggota DPR RI dengan 1.020 suara. Sementara urutan tiga oleh Lorens Tato dengan 876 suara. Selengkapnya lihat tabel.
PDIP yang menempati urutan dua perolehan suara partai politik mampu meraih 6131 suara. Suara terbanyak dari tujuh caleg ini diperoleh Valentinus Daki-Soo dengan 2851 suara. Urutan dua Cyprianus Aoer dengan 1295 suara dan urutan tiga Honing Sany dengan 997 suara.
Sementara itu Partai Demokrat menempati urutan tiga dengan total suara 4.864 suara. Urutan pertama ditempati Beny Harman meraih 2651 suara. Urutan dua oleh Yosef Badeoda dengan 1318 suara dan urutan tiga Vincent Radja dengan 129 suara.
KPU NTT Mulai Pleno
Setelah tertunda dua kali, KPU NTT mulai melaksanakan pleno rekapitulasi hasil Pemilu, Rabu (22/4) kemarin. Hari pertama hanya satu KPU Kabupaten yang diplenokan yakni KPU Ngada.
Pleno yang dipimpin Ketua KPU NTT John Depa dan dihadiri empat anggota KPU NTT lainnya itu berjalan lancar sejak pukul 08.30 Wita hingga pukul 10.30 Wita. Pleno dihadiri empat anggota KPU Ngada Arnoldus Kely Nani (ketua) dan empat anggota lainnya Agustinus Bara, Thomas Djawa, Melania dan Yosafat Koli.
Dalam pleno tersebut dijelaskan, jumlah DPT di Kabupaten Ngada sebanyak 82.237 jiwa. Yang menggunakan hak pilih sebanyak 70.168 orang. Yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 12.609 orang.
Sementara calon DPD Rikardus Wawo menang telak di Kabupaten Ngada dengan 14.718 suara. Urutan dua ditempati Adrianus Dengi dengan 6796 suara. Urutan tiga Wilhelmus Ngete dangan perolehan 6541 suara.
Kemenangan telak Rikardus Wawo tersebut mendongkrak dirinya ke urutan dua perolehan sementara DPD dari NTT. Urutan pertama masih ditempati Sarah Lery Mboeik dengan perolehan 34.104 suara. Lery meraih kemenangan telak di Kabupaten Rote Ndao dengan 26.777 suara.
Urutan tiga sementara ditempati Abraham Paul Liyanto dengan 13165 suara. Urutan empat ditempati Lorry Victoria Lena Foeh dengan 5851 suara. Selengkapnya lihat grafis. (ito)
PEMILU 2009
Jumat, 24 Apr 2009, | 6
David Beko Tertinggi di Sumbar
Pleno KPU NTT Hasil Pemilu DPRD NTT
KUPANG, Timex-Setelah melaksanakan pleno hasil rekapitulasi KPU Ngada, Kamis (23/4) kemarin, giliaran hasil rekapitulasi KPU Sumba Barat (Sumbar) yang diplenokan di Sekretariat KPU NTT.
Dari hasil pleno diketahui kalau Partai Golkar sukses meraih suara terbanyak untuk pemilihan anggota legislatif (DPRD) NTT dengan total 7.771 suara dari total 41.730 suara sah. Partai Demokrat yang secara nasional dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan hasil survei lembaga survei, menempati urutan kedua di Kabupaten Sumba Barat dengan raihan 4.655 suara, disusul PDIP yang bertengger diurutan ketiga dengan raihan 4.436 suara (lihat grafis 12 besar).
Dari raihan itu, Caleg Partai Golkar nomor urut dua atas nama Yakob David Ngailu Beko berhasil mengumpulkan suara tertinggi dengan meraih 4.357 suara disusul caleg nomor satu Partai Golkar. Urutan kedua peraih suara terbanyak caleg direbut Lamek Blegur, Caleg Partai Demokrat dengan 1.828 suara, disusul Caleg PDIP, John Umbu Detta dengan raihan 1.684 suara, dan Caleg Partai Golkar, Hendrik Rawambaku ditempat keempat dengan 1.385 suara. Tempat kelima ditempati Caleg Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Daud Umbu D. Kadiwano dengan 1.335 suara.
Novanto, Mell, Herman Bersaing
Sementara itu, dalam proses pleno tingkat kecamatan (PPK) yang berlangsung di Kecamatan Maulafa, Kamis (23/4) kemarin, suara caleg-caleg DPR RI saling mengejar satu-sama lainnya. Suara caleg tiga partai besar, seperti Partai Demokrat, Golkar dan PDIP terus bersaing.
Untuk raihan suara DPR RI Kecamatan Maulafa, sesuai pleno rekapitulasi suara di KPU Kota Kupang, Kamis (23/4) kemarin, menempatkan Partai Demokrat sebagai peraih suara terbanyak dengan 5.960 suara, disusul Partai Golkar dengan 4.206 suara dan PDIP diurutan ketiga dengan 3.595 suara.
Dari hasil ini, peraih suara mayoritas Partai Demokrat direbut Melkianus Adoe dengan 1.233 suara. Sementara Setya Novanto, caleg nomor urut 2 Partai Golkar mengumpulkan 1.956 suara. Sedangkan dominasi raihan suara PDIP Kecamatan Maulafa diraih Caleg nomor urut 1 DPR RI, Herman Hery dengan 1.197 suara.
Untuk tingkat DPRD NTT, lagi-lagi Partai Demokrat menjadi pertai peraih suara terbanyak dengan dengan total 4.205 suara sah. Suara caleg tertinggi Partai Demokrat direbut Jonathan Kana dengan 974 suara. Partai Gerindra yang menjadi debutan pemilu kali ini menempati urutan dua dengan 3.443 suara.
Caleg peraih suara terbanyak Partai Gerindra ini adalah Libret S. Foenay dengan total 2.421 suara. Urutan tiga diraih Partai Golkar dengan 2.627 suara, yang mana Caleg atas nama Semuel Victor Nitti berhasil mengumpulkan suara terbanyak dengan total 339 suara.
Lalu perolehan suara untuk calon anggota DPD RI, urutan pertama masih dikuasi Sarah Lerry Mboeik dengan raihan 4.420 suara, disusul Abraham Paul Liyanto dengan total suara 4.082, Carolina Nubatonis-Kondo dengan 2.196 ditempat ketiga, dan Lorry Foeh ditempat keempat dengan 1.556 suara. (aln/boy)
HASIL PLENO KPU SUMBA BARAT (DAPIL NTT 5)
(12 Besar ke Kursi DPRD NTT)
No. Nama Partai Total Suara Nama Caleg Total
1. (23) Golkar 7.771 Yakob D.N. Beko 4.357
Hendrik Rawambaku 1.385
2. (31) Demokrat 4.655 Lamek Blegur 1.828
3. (28) PDIP 4.436 John Umbu Detta 1.684
Anton Landi 792
4. (21) RepublikaN 2.494 Agus Ng.B. Dapadeda 1.308
5. (20) PDK 2.441 Daud Umbu D. Kadiwano 1.335
6. (5) Gerindra 2.173 Ev. Nodu Puga 1.190
7. (1) Hanura 1.796 Robertus Li 883
8. (7) PKPI 1.605 Yulius Malo Dauzo 641
9. (15) PNI Marhaenisme 1.452 Yonathan J. Potewali 972
10. (4) PPRN 1.359 Bertolomeus Zeingo 371
11. (9) PAN 1.147 Marthen B. Poety 739
12. (13) PKB 1.064 Aloysius Malo Ladi 390
* DPT: 61.001
* Yang Gunakan Hak Pilih: 49.258
* Tidak Gunakan Hak Pilih: 11.743
* Total Suara Sah: 41.730
* Suara Tidak Sah: 7.528
(*) Nomor Urut Partai
David Beko Tertinggi di Sumbar
Pleno KPU NTT Hasil Pemilu DPRD NTT
KUPANG, Timex-Setelah melaksanakan pleno hasil rekapitulasi KPU Ngada, Kamis (23/4) kemarin, giliaran hasil rekapitulasi KPU Sumba Barat (Sumbar) yang diplenokan di Sekretariat KPU NTT.
Dari hasil pleno diketahui kalau Partai Golkar sukses meraih suara terbanyak untuk pemilihan anggota legislatif (DPRD) NTT dengan total 7.771 suara dari total 41.730 suara sah. Partai Demokrat yang secara nasional dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan hasil survei lembaga survei, menempati urutan kedua di Kabupaten Sumba Barat dengan raihan 4.655 suara, disusul PDIP yang bertengger diurutan ketiga dengan raihan 4.436 suara (lihat grafis 12 besar).
Dari raihan itu, Caleg Partai Golkar nomor urut dua atas nama Yakob David Ngailu Beko berhasil mengumpulkan suara tertinggi dengan meraih 4.357 suara disusul caleg nomor satu Partai Golkar. Urutan kedua peraih suara terbanyak caleg direbut Lamek Blegur, Caleg Partai Demokrat dengan 1.828 suara, disusul Caleg PDIP, John Umbu Detta dengan raihan 1.684 suara, dan Caleg Partai Golkar, Hendrik Rawambaku ditempat keempat dengan 1.385 suara. Tempat kelima ditempati Caleg Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Daud Umbu D. Kadiwano dengan 1.335 suara.
Novanto, Mell, Herman Bersaing
Sementara itu, dalam proses pleno tingkat kecamatan (PPK) yang berlangsung di Kecamatan Maulafa, Kamis (23/4) kemarin, suara caleg-caleg DPR RI saling mengejar satu-sama lainnya. Suara caleg tiga partai besar, seperti Partai Demokrat, Golkar dan PDIP terus bersaing.
Untuk raihan suara DPR RI Kecamatan Maulafa, sesuai pleno rekapitulasi suara di KPU Kota Kupang, Kamis (23/4) kemarin, menempatkan Partai Demokrat sebagai peraih suara terbanyak dengan 5.960 suara, disusul Partai Golkar dengan 4.206 suara dan PDIP diurutan ketiga dengan 3.595 suara.
Dari hasil ini, peraih suara mayoritas Partai Demokrat direbut Melkianus Adoe dengan 1.233 suara. Sementara Setya Novanto, caleg nomor urut 2 Partai Golkar mengumpulkan 1.956 suara. Sedangkan dominasi raihan suara PDIP Kecamatan Maulafa diraih Caleg nomor urut 1 DPR RI, Herman Hery dengan 1.197 suara.
Untuk tingkat DPRD NTT, lagi-lagi Partai Demokrat menjadi pertai peraih suara terbanyak dengan dengan total 4.205 suara sah. Suara caleg tertinggi Partai Demokrat direbut Jonathan Kana dengan 974 suara. Partai Gerindra yang menjadi debutan pemilu kali ini menempati urutan dua dengan 3.443 suara.
Caleg peraih suara terbanyak Partai Gerindra ini adalah Libret S. Foenay dengan total 2.421 suara. Urutan tiga diraih Partai Golkar dengan 2.627 suara, yang mana Caleg atas nama Semuel Victor Nitti berhasil mengumpulkan suara terbanyak dengan total 339 suara.
Lalu perolehan suara untuk calon anggota DPD RI, urutan pertama masih dikuasi Sarah Lerry Mboeik dengan raihan 4.420 suara, disusul Abraham Paul Liyanto dengan total suara 4.082, Carolina Nubatonis-Kondo dengan 2.196 ditempat ketiga, dan Lorry Foeh ditempat keempat dengan 1.556 suara. (aln/boy)
HASIL PLENO KPU SUMBA BARAT (DAPIL NTT 5)
(12 Besar ke Kursi DPRD NTT)
No. Nama Partai Total Suara Nama Caleg Total
1. (23) Golkar 7.771 Yakob D.N. Beko 4.357
Hendrik Rawambaku 1.385
2. (31) Demokrat 4.655 Lamek Blegur 1.828
3. (28) PDIP 4.436 John Umbu Detta 1.684
Anton Landi 792
4. (21) RepublikaN 2.494 Agus Ng.B. Dapadeda 1.308
5. (20) PDK 2.441 Daud Umbu D. Kadiwano 1.335
6. (5) Gerindra 2.173 Ev. Nodu Puga 1.190
7. (1) Hanura 1.796 Robertus Li 883
8. (7) PKPI 1.605 Yulius Malo Dauzo 641
9. (15) PNI Marhaenisme 1.452 Yonathan J. Potewali 972
10. (4) PPRN 1.359 Bertolomeus Zeingo 371
11. (9) PAN 1.147 Marthen B. Poety 739
12. (13) PKB 1.064 Aloysius Malo Ladi 390
* DPT: 61.001
* Yang Gunakan Hak Pilih: 49.258
* Tidak Gunakan Hak Pilih: 11.743
* Total Suara Sah: 41.730
* Suara Tidak Sah: 7.528
(*) Nomor Urut Partai
PEMILU 2009
Kamis, 23 Apr 2009, | 34
Kornelis Soi Unggul di Ngada
Raihan Suara DPRD NTT
KUPANG, Timex-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar saling unjuk kebolehan di Kabupaten Ngada yang masuk dalam wilayah Dapil NTT 6 untuk pemilihan legislatif DPRD NTT atau Dapil NTT 1 untuk pemilihan DPR RI.
Untuk tingkat DPR RI, suara terbanyak diraih Partai Golkar (berita hal. 1), sedangkan suara terbanyak untuk pemilu DPRD NTT dikuasai PDI Perjuangan dengan total 13.848 suara. Sementara raihan suara untuk Partai Golkar berada dibawah PDIP dengan total 12.129 suara. Sementara urutan ketiga, keempat dan kelima DPRD NTT diraih PKPB dengan 4.607 suara, Partai Demokrat dengan 4.436 suara dan, PDP dengan 3.285 suara (Lihat grafis).
Raihan suara partai dan juga calon anggota legislatif ini berdasarkan hasil pleno rekapitulasi KPU NTT yang berlangsung di Sekretariat KPU NTT, kemarin (22/4). Pleno rekapitulasi ini terbilang terlambat, karena sebelumnya juga sudah tertunda dua kali. Dan dalam pleno kemarin yang dipimpin Ketua KPU NTT John Depa, dihadiri empat anggota KPU lainnya itu pun hanya berhasil memplenokan satu kabupaten saja yang memasukan hasil pleno tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Ngada.
Pleno yang dimulai pukul 08.30 Wita hingga pukul 10.30 Wita itu dihadiri Ketua KPU Ngada, Arnoldus Kely Nani bersama empat anggota lainnya, yakni Agustinus Bara, Thomas Djawa, Melania dan Yosafat Koli.
Dalam pleno itu, dijelaskan bahwa DPT di Kabupaten Ngada berjumlah 82.237 jiwa. Yang menggunakan hak pilih berjumlah 70.168 orang, sedangkan yang tidak memilih sebanyak 12.609 orang.
Dari total suara sah yang masuk (suara tidak sah 67.902 suara), raihan suara tertinggi caleg direbut Kornelis Soi, Caleg PDIP nomor urut dua dengan total 10865 suara. Urutan kedua ditempati Thomas Dolaradho, Caleg Partai Golkar dengan 7259 suara. Tempat ketiga ditempati Loke Ferdinandus, Caleg PKB dengan raihan 2673 suara, lalu Rofinus G. Beu, Caleg PDP yang menempati peringkat keempat dengan meraih 2531 suara, dan tempat kelima direbut Angela Merci Piwung, Caleg PKPB dengan raihan 2408 suara.
Dari raihan ini, dua Caleg incumbent DPRD NTT, masing-masing Cyrilus Bau Engo (Caleg Partai Golkar) dan Kristo Blasin (Caleg PDIP) yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD NTT hanya mengantongi 1919 suara dan 1071 suara di Kabupaten Ngada untuk daerah pemilihan (Dapil NTT 6) yang meliputi Kabupaten Ngada, Negekeo, Ende dan Sikka itu. (aln)
HASIL PLENO KABUPATEN NGADA (DAPIL NTT 6)
(10 Besar Partai)
No. Nama Partai Total Suara
1. PDIP 13.848
2. Golkar 12.129
3. PKPB 4.607
4. Demokrat 4.436
5. PDP 3.285
6. PKB 3.245
7. Hanura 3.147
8. PAN 2.741
9. PDS 2.718
10. RepublikaN 2.536
11. PDK 2.411
(10 Besar Caleg DPRD NTT)
No. Nama Caleg Partai Total Suara
1. Kornelis Soi PDIP 10.865
2. Thomas Dolaradho GOLKAR 7259
3. Loke Ferdinandus PKB 2673
4. Rofinus G. Beu PDP 2531
5. Angela M. Piwung PKPB 2408
6. Gonzalo G. M. Sada PAN 2385
7. Petrus Rego Sole HANURA 2148
8. Leonardus B. Lodhu DEMOKRAT 2082
9. Dionisius Wea PDS 2081
10. Cyrilus Bau Engo GOLKAR 1919
11. Felix Jos Pullu REPUBLIKAN 1892
12. Ambrosius Awanai PDK 1650
13. Antonius Gili PKPB 1613
14. Kristo Blasin PDIP 1.071
* Suara Tidak Sah: 67.902
* Sumber: KPU NTT
Kornelis Soi Unggul di Ngada
Raihan Suara DPRD NTT
KUPANG, Timex-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar saling unjuk kebolehan di Kabupaten Ngada yang masuk dalam wilayah Dapil NTT 6 untuk pemilihan legislatif DPRD NTT atau Dapil NTT 1 untuk pemilihan DPR RI.
Untuk tingkat DPR RI, suara terbanyak diraih Partai Golkar (berita hal. 1), sedangkan suara terbanyak untuk pemilu DPRD NTT dikuasai PDI Perjuangan dengan total 13.848 suara. Sementara raihan suara untuk Partai Golkar berada dibawah PDIP dengan total 12.129 suara. Sementara urutan ketiga, keempat dan kelima DPRD NTT diraih PKPB dengan 4.607 suara, Partai Demokrat dengan 4.436 suara dan, PDP dengan 3.285 suara (Lihat grafis).
Raihan suara partai dan juga calon anggota legislatif ini berdasarkan hasil pleno rekapitulasi KPU NTT yang berlangsung di Sekretariat KPU NTT, kemarin (22/4). Pleno rekapitulasi ini terbilang terlambat, karena sebelumnya juga sudah tertunda dua kali. Dan dalam pleno kemarin yang dipimpin Ketua KPU NTT John Depa, dihadiri empat anggota KPU lainnya itu pun hanya berhasil memplenokan satu kabupaten saja yang memasukan hasil pleno tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Ngada.
Pleno yang dimulai pukul 08.30 Wita hingga pukul 10.30 Wita itu dihadiri Ketua KPU Ngada, Arnoldus Kely Nani bersama empat anggota lainnya, yakni Agustinus Bara, Thomas Djawa, Melania dan Yosafat Koli.
Dalam pleno itu, dijelaskan bahwa DPT di Kabupaten Ngada berjumlah 82.237 jiwa. Yang menggunakan hak pilih berjumlah 70.168 orang, sedangkan yang tidak memilih sebanyak 12.609 orang.
Dari total suara sah yang masuk (suara tidak sah 67.902 suara), raihan suara tertinggi caleg direbut Kornelis Soi, Caleg PDIP nomor urut dua dengan total 10865 suara. Urutan kedua ditempati Thomas Dolaradho, Caleg Partai Golkar dengan 7259 suara. Tempat ketiga ditempati Loke Ferdinandus, Caleg PKB dengan raihan 2673 suara, lalu Rofinus G. Beu, Caleg PDP yang menempati peringkat keempat dengan meraih 2531 suara, dan tempat kelima direbut Angela Merci Piwung, Caleg PKPB dengan raihan 2408 suara.
Dari raihan ini, dua Caleg incumbent DPRD NTT, masing-masing Cyrilus Bau Engo (Caleg Partai Golkar) dan Kristo Blasin (Caleg PDIP) yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD NTT hanya mengantongi 1919 suara dan 1071 suara di Kabupaten Ngada untuk daerah pemilihan (Dapil NTT 6) yang meliputi Kabupaten Ngada, Negekeo, Ende dan Sikka itu. (aln)
HASIL PLENO KABUPATEN NGADA (DAPIL NTT 6)
(10 Besar Partai)
No. Nama Partai Total Suara
1. PDIP 13.848
2. Golkar 12.129
3. PKPB 4.607
4. Demokrat 4.436
5. PDP 3.285
6. PKB 3.245
7. Hanura 3.147
8. PAN 2.741
9. PDS 2.718
10. RepublikaN 2.536
11. PDK 2.411
(10 Besar Caleg DPRD NTT)
No. Nama Caleg Partai Total Suara
1. Kornelis Soi PDIP 10.865
2. Thomas Dolaradho GOLKAR 7259
3. Loke Ferdinandus PKB 2673
4. Rofinus G. Beu PDP 2531
5. Angela M. Piwung PKPB 2408
6. Gonzalo G. M. Sada PAN 2385
7. Petrus Rego Sole HANURA 2148
8. Leonardus B. Lodhu DEMOKRAT 2082
9. Dionisius Wea PDS 2081
10. Cyrilus Bau Engo GOLKAR 1919
11. Felix Jos Pullu REPUBLIKAN 1892
12. Ambrosius Awanai PDK 1650
13. Antonius Gili PKPB 1613
14. Kristo Blasin PDIP 1.071
* Suara Tidak Sah: 67.902
* Sumber: KPU NTT
Senin, 20 April 2009
Tak Ada Petugas, Pustu Kotenwalang Terlantar 31-Mar-2009
*Dibangun Tahun 2005
Oleh Frans Kolong Muda
Larantuka, Flores Pos
Puskesmas Pembantu Kotenwalang di Desa Latonliwo, Kecamatan Tanjung Bunga yang dibangun tahun 2005, sampai sekarang belum ditempati tenaga medis. Praktis tidak ada pelayanan kesehatan. Akibatnya warga yang sakit harus berjalan sejauh 30 kilometer untuk berobat di Puskesmas Waklibang di ibu kota Kecamatan Tanjung Bunga.
Bernadus Bala Soge (30) warga Desa Latonliwo kepada Flores Pos di Larantuka, Sabtu (28/3) sesalkan kelambanan Dinas Kesehatan untuk menempatkan seorang tenaga medis di puskesmas tersebut.Soge mengakui gedung Puskesmas Kotenwalang dibangun tahun 2005 oleh PT M2000 Usaha Mandiri.
Gedung Puskesmas yang cukup megah ini setelah selesai dibangun tahun 2006 pernah ditempati petugas medis, Mantri Kris asal Sikka. Namun baru setahun bertugas dia minta mutasi ke tempat asalnya. Sampai sekarang Dinas Kesehatan belum menempatkan tenaga medis pengganti.
Gedung Puskesmas Kotenwalang kini terlantar. “Masyarakat Desa Kotenwalang sangat mengharapkan agar Dinas Kesehatan Flotim secepatnya menempatkan petugas medis untuk bertugas tetap di Koten. Sebab sejak mutasinya Mantri Kris tahun 2006, masyarakat selain berobat di Puskesmas Waiklibang, juga menmperoleh pelayanan pengobatan dari perawat non PNS, Ana Gunung Maran yang tinggal di Desa Latonliwo.
Pelayanan pengobatan oleh Ana Gunung menurut masyarakat terlampau mahal, karena sekali berobat harus membayarRp50.000/orang dewasa”. Persoalan vakumnya tenaga medis di Puskesmas Kotenwalang ini kata Soge pernah disampaikan masyarakat pada saat kunjungan kerja Bupati Flotim, Simon Hayon pada Oktober 2008 ketika melantik Kepala Desa, Latonliwo.
Bupati Simon berjanji akan memberitahukan kesulitan ini kepada Dinas Kesehatan Flotim untuk menempatkan tenaga medis di Puskesmas Kotenwalang. “Sampai kapan masyarakat Kotenwalang menunggu tenaga medis tetap untuk pelayanan kesehatan di sana?” ujar Soge. Soge mengakui, kesulitan utama yang dihadapi masyarakat Desa Latonliwo (Koten), Desa Patisirawalang (Basira), dan Desa Aransina (Lewokoli) adalah infrastruktur jalan raya dan kesulitan tenaga medis. Masyarakat melintasi jalan tikus selama ini.
Sejak nenek moyang warga masyarakat tiga desa ini mengandalkan transportasi laut dengan perahu motor ke Larantuka ibu kota Kabupaten Flotim. Dua kesulitan utama ini perlu mendapat prioritas pemerintah. Kepala Dinas Kesehatan Flotim, dokter Yosep Usen Aman belum lama berselang mengatakan, kekurangan tenaga medis di sejumlah Puskesmas di Kabupaten akan diperhatikan, terutama di Puskesmas/Pustu yang belum ada tenaga medisnya.*
Oleh Frans Kolong Muda
Larantuka, Flores Pos
Puskesmas Pembantu Kotenwalang di Desa Latonliwo, Kecamatan Tanjung Bunga yang dibangun tahun 2005, sampai sekarang belum ditempati tenaga medis. Praktis tidak ada pelayanan kesehatan. Akibatnya warga yang sakit harus berjalan sejauh 30 kilometer untuk berobat di Puskesmas Waklibang di ibu kota Kecamatan Tanjung Bunga.
Bernadus Bala Soge (30) warga Desa Latonliwo kepada Flores Pos di Larantuka, Sabtu (28/3) sesalkan kelambanan Dinas Kesehatan untuk menempatkan seorang tenaga medis di puskesmas tersebut.Soge mengakui gedung Puskesmas Kotenwalang dibangun tahun 2005 oleh PT M2000 Usaha Mandiri.
Gedung Puskesmas yang cukup megah ini setelah selesai dibangun tahun 2006 pernah ditempati petugas medis, Mantri Kris asal Sikka. Namun baru setahun bertugas dia minta mutasi ke tempat asalnya. Sampai sekarang Dinas Kesehatan belum menempatkan tenaga medis pengganti.
Gedung Puskesmas Kotenwalang kini terlantar. “Masyarakat Desa Kotenwalang sangat mengharapkan agar Dinas Kesehatan Flotim secepatnya menempatkan petugas medis untuk bertugas tetap di Koten. Sebab sejak mutasinya Mantri Kris tahun 2006, masyarakat selain berobat di Puskesmas Waiklibang, juga menmperoleh pelayanan pengobatan dari perawat non PNS, Ana Gunung Maran yang tinggal di Desa Latonliwo.
Pelayanan pengobatan oleh Ana Gunung menurut masyarakat terlampau mahal, karena sekali berobat harus membayarRp50.000/orang dewasa”. Persoalan vakumnya tenaga medis di Puskesmas Kotenwalang ini kata Soge pernah disampaikan masyarakat pada saat kunjungan kerja Bupati Flotim, Simon Hayon pada Oktober 2008 ketika melantik Kepala Desa, Latonliwo.
Bupati Simon berjanji akan memberitahukan kesulitan ini kepada Dinas Kesehatan Flotim untuk menempatkan tenaga medis di Puskesmas Kotenwalang. “Sampai kapan masyarakat Kotenwalang menunggu tenaga medis tetap untuk pelayanan kesehatan di sana?” ujar Soge. Soge mengakui, kesulitan utama yang dihadapi masyarakat Desa Latonliwo (Koten), Desa Patisirawalang (Basira), dan Desa Aransina (Lewokoli) adalah infrastruktur jalan raya dan kesulitan tenaga medis. Masyarakat melintasi jalan tikus selama ini.
Sejak nenek moyang warga masyarakat tiga desa ini mengandalkan transportasi laut dengan perahu motor ke Larantuka ibu kota Kabupaten Flotim. Dua kesulitan utama ini perlu mendapat prioritas pemerintah. Kepala Dinas Kesehatan Flotim, dokter Yosep Usen Aman belum lama berselang mengatakan, kekurangan tenaga medis di sejumlah Puskesmas di Kabupaten akan diperhatikan, terutama di Puskesmas/Pustu yang belum ada tenaga medisnya.*
Mayat Misterius Ditemukan di Pantai Gorontalo 18-Apr-2009
Oleh Andre Durung
Labuan Bajo, Flores Pos
Mayat misterius berjenis kelamin perempuan ditemukan di pantai Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, sebelah timur Labuan Bajo ibu kota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Jumat (17/4/2009) siang. Sebab kematian, nama, asal dan identitas lain korban belum diketahui. Kejadian ini gegerkan warga Labuan Bajo.
Pengamatan Flores Pos di lokasi sekitar pukul 14.30 WITA, mayat wanita dewasa bermuka bulat itu dibaringkan di atas sebilah papan tebal bekas di bawah naungan dua pohon gamal hidup. Banyak anggota Polres Mabar hadir di tempat tersebut membaur dengan masyarakat yang datang menyaksikan kejadian langkah itu sekalipun panas terik matahari menyengat.Di sekitar jenasa dipasang garis polisi line.
Disamping jenasah tergelatak sebuah tas berisi pakaian, diduga milik korban. Pada tas berwarna merah itu tertera sejumlah tulisan dengan tinta hitam antara lain Masti Gaul dan Putri Pertama. Beberapa saat kemudian muncul mobil ambulance. Jenasa perempuan bermuka bulat, rambut ombak pendek, warna kulit sawo matang dan mengenakan jelana levis pendek hitam dengan baju kaus merah itu dimasukan dalam kantong mayat oleh sejumlah anggota polisi untuk selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Labuan Bajo guna divisum.
Kasat Reskrim Polres Mabar AKP Zeth Kehi yang ditanyai Flores Pos di lokasi tersebut seputar identitas korban mengakunya belum tahu. “ Ini kita lagi cari. Namanya siapa, asal dari mana dan lain-lainnya juga belum tahu. Habis tidak ada KTP-nya (kartu tanda penduduk). Sebab kematiannya juga belum tahu persis,” katanya singkat.
Aji, seorang saksi mata mengaku dia yang angkat mayat korban dari bibir laut ke pantai setelah mendengar teriakan orang ada mayat terapung. “ Saat saya angkat kepalanya sudah di darat, badannya di air, tapi sudah mati. Selama ini saya tidak pernah lihat orang ini, nama dan segala macamnya saya tidak tahu. Apa lagi saya baru di sini. Saya dari Sumbawa (Nusa Tenggara Barat/NTB-Red),”
kata Aji yang saat itu tanpa baju, kecuali celana pendek. Hal sama diutarakan saksi mata lain, diantaranya istri Aji dan Ana.Sesaat sebelumnya Flores Pos mendapat informasi penemuan mayat dimaksud dari Kapolres Mabar AKPB Samsuri di Labuan Bajo. “ Saya belum tahu nama dan identitas lainnya. Ada laporan dan anggota saya sekarang mau ke lokasi,” katanya singkat. ***
Labuan Bajo, Flores Pos
Mayat misterius berjenis kelamin perempuan ditemukan di pantai Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, sebelah timur Labuan Bajo ibu kota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Jumat (17/4/2009) siang. Sebab kematian, nama, asal dan identitas lain korban belum diketahui. Kejadian ini gegerkan warga Labuan Bajo.
Pengamatan Flores Pos di lokasi sekitar pukul 14.30 WITA, mayat wanita dewasa bermuka bulat itu dibaringkan di atas sebilah papan tebal bekas di bawah naungan dua pohon gamal hidup. Banyak anggota Polres Mabar hadir di tempat tersebut membaur dengan masyarakat yang datang menyaksikan kejadian langkah itu sekalipun panas terik matahari menyengat.Di sekitar jenasa dipasang garis polisi line.
Disamping jenasah tergelatak sebuah tas berisi pakaian, diduga milik korban. Pada tas berwarna merah itu tertera sejumlah tulisan dengan tinta hitam antara lain Masti Gaul dan Putri Pertama. Beberapa saat kemudian muncul mobil ambulance. Jenasa perempuan bermuka bulat, rambut ombak pendek, warna kulit sawo matang dan mengenakan jelana levis pendek hitam dengan baju kaus merah itu dimasukan dalam kantong mayat oleh sejumlah anggota polisi untuk selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Labuan Bajo guna divisum.
Kasat Reskrim Polres Mabar AKP Zeth Kehi yang ditanyai Flores Pos di lokasi tersebut seputar identitas korban mengakunya belum tahu. “ Ini kita lagi cari. Namanya siapa, asal dari mana dan lain-lainnya juga belum tahu. Habis tidak ada KTP-nya (kartu tanda penduduk). Sebab kematiannya juga belum tahu persis,” katanya singkat.
Aji, seorang saksi mata mengaku dia yang angkat mayat korban dari bibir laut ke pantai setelah mendengar teriakan orang ada mayat terapung. “ Saat saya angkat kepalanya sudah di darat, badannya di air, tapi sudah mati. Selama ini saya tidak pernah lihat orang ini, nama dan segala macamnya saya tidak tahu. Apa lagi saya baru di sini. Saya dari Sumbawa (Nusa Tenggara Barat/NTB-Red),”
kata Aji yang saat itu tanpa baju, kecuali celana pendek. Hal sama diutarakan saksi mata lain, diantaranya istri Aji dan Ana.Sesaat sebelumnya Flores Pos mendapat informasi penemuan mayat dimaksud dari Kapolres Mabar AKPB Samsuri di Labuan Bajo. “ Saya belum tahu nama dan identitas lainnya. Ada laporan dan anggota saya sekarang mau ke lokasi,” katanya singkat. ***
Di Wolomeze Partai Golkar Unggul 18-Apr-2009
Oleh Hubert Uman
Bajawa, Flores Pos
Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ngada tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu legislatif tingkat Kabupaten Ngada dimulai hari Jumat (17/4). Hari pertama KPU melakukan penghitungan suara hasil pemilu legislatif di Kecamatan Wolomeze. Hasilnya, untuk DPR-RI dan DPRD provinsi NTT, Partai Golkar mengungguli partai-partai lainnya.
Untuk DPRD Kabupaten Ngada, hingga pukul 14.30, belum dilakukan rekapitulasi. Dari total pemilih 2.519, perolehan suara Partai Golkar untuk DPR-RI 920 suara. Disusul PDI Perjuangan 264, PPRN 243, dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 207. Perolehan suara partai-partai lainnya berkisar antara 5-70-an suara. Untuk DPRD Provinsi NTT, Golkar meraup suara sebanyak 1.381.
Caleg Partai Golkar DPRD Provinsi NTT nomor urut 6 atas nama Thomas Dolaradho mendapat dukungan paling besar, 1.222 suara. Perolehan suara untuk PDI Perjuangan di Kecamatan Wolomeze 304 suara. Disusul Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) 82, Partai RepublikaN 70, Partai Damai Sejahtera 59, dan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 20 suara. Partai-partai lainnya mendapat dukungan dibawah sepuluh suara. Bahkan ada sejumlah partai hanya mendapat satu suara dan ada yang kosong sama sekali. Ketua KPUD Ngada Arnold keli nani mengtakan, perolehan suara hasil pemilu 9 April lalu sudah direkapitulasi di PPK.
Tidak ada intervensi dari KPU. Di KPU hanya rekapitulasi terakhir untuk disahkan. Untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kata anggota KPUD Ngada Thomas Mauritius Djawa, dari jumlah pemilih 2.519, surat suara sah sebanyak 2.407. Surat suara tidak sah 112. Calon anggota DPD atas nama Richardus Wawo mendapat suara paling tinggi yakni 717 suara. Urbanus Ola 282 suara. Dukungan untuk calon anggota DPD lainnya kecil. Rapat pleno yang dihadiri oleh para saksi dari partai politik ini berlangsung selama tiga hari, sejak Jumat sampai dengan dengan Minggu (19/4), di Aula kantor KPUD Ngada.
Pada acara pembukaan hadir Bupati Ngada Piet Jos Nuwa Wea, Asisten II Setda Ngada Petrus Tena. Rapat pleno dipimpin Ketua KPUD Ngada Arnoldus Keli Nani didampingi anggota KPUD Yosafat Koli, Thomas M. Djawa, dan Hendrika M. Djawa. Anggota KPUD Ngada Agustinus Bhara sedang mendampingi rekapitulasi di Kecamatan Riung. Kegiatan rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Ngada tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu legislatif tingkat Kabupaten Ngada mendapat penjagaan ketat polisi. *
Bajawa, Flores Pos
Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ngada tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu legislatif tingkat Kabupaten Ngada dimulai hari Jumat (17/4). Hari pertama KPU melakukan penghitungan suara hasil pemilu legislatif di Kecamatan Wolomeze. Hasilnya, untuk DPR-RI dan DPRD provinsi NTT, Partai Golkar mengungguli partai-partai lainnya.
Untuk DPRD Kabupaten Ngada, hingga pukul 14.30, belum dilakukan rekapitulasi. Dari total pemilih 2.519, perolehan suara Partai Golkar untuk DPR-RI 920 suara. Disusul PDI Perjuangan 264, PPRN 243, dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 207. Perolehan suara partai-partai lainnya berkisar antara 5-70-an suara. Untuk DPRD Provinsi NTT, Golkar meraup suara sebanyak 1.381.
Caleg Partai Golkar DPRD Provinsi NTT nomor urut 6 atas nama Thomas Dolaradho mendapat dukungan paling besar, 1.222 suara. Perolehan suara untuk PDI Perjuangan di Kecamatan Wolomeze 304 suara. Disusul Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) 82, Partai RepublikaN 70, Partai Damai Sejahtera 59, dan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 20 suara. Partai-partai lainnya mendapat dukungan dibawah sepuluh suara. Bahkan ada sejumlah partai hanya mendapat satu suara dan ada yang kosong sama sekali. Ketua KPUD Ngada Arnold keli nani mengtakan, perolehan suara hasil pemilu 9 April lalu sudah direkapitulasi di PPK.
Tidak ada intervensi dari KPU. Di KPU hanya rekapitulasi terakhir untuk disahkan. Untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kata anggota KPUD Ngada Thomas Mauritius Djawa, dari jumlah pemilih 2.519, surat suara sah sebanyak 2.407. Surat suara tidak sah 112. Calon anggota DPD atas nama Richardus Wawo mendapat suara paling tinggi yakni 717 suara. Urbanus Ola 282 suara. Dukungan untuk calon anggota DPD lainnya kecil. Rapat pleno yang dihadiri oleh para saksi dari partai politik ini berlangsung selama tiga hari, sejak Jumat sampai dengan dengan Minggu (19/4), di Aula kantor KPUD Ngada.
Pada acara pembukaan hadir Bupati Ngada Piet Jos Nuwa Wea, Asisten II Setda Ngada Petrus Tena. Rapat pleno dipimpin Ketua KPUD Ngada Arnoldus Keli Nani didampingi anggota KPUD Yosafat Koli, Thomas M. Djawa, dan Hendrika M. Djawa. Anggota KPUD Ngada Agustinus Bhara sedang mendampingi rekapitulasi di Kecamatan Riung. Kegiatan rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Ngada tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu legislatif tingkat Kabupaten Ngada mendapat penjagaan ketat polisi. *
Ada Skenario Menjadikan NTT Seperti Ambon dan Poso
Kupang, NTT Online - Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang, Kol Inf Arief Rachman mengungkapkan, saat ini sedang terjadi “pembusukan dari dalam” untuk menjadikan Nusa Tenggara Timur (NTT) porak-poranda seperti Ambon dan Poso. “Upaya ini sedang mereka bangun di wilayah perbatasan NTT-Timor Leste dengan menghasut rakyat untuk menolak kehadiran TNI,” katanya ketika berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat dari Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores di Makorem 161/Wirasakti Kupang, Rabu.
Kehadiran 12 tokoh masyarakat dari Kabupaten Nagekeo yang dipimpin oleh Kornelis Soi (Anggota DPRD NTT dari F-PDI Perjuangan) untuk mendesak TNI-AD segera membangun Markas Komando Resor Militer (Korem) di Mbay,ibukota Kabupaten Nagekeo.
Nagekeo merupakan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Ngada yang baru diresmikan menjadi daerah otonom pada 22 Mei lalu bersamaan dengan Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya di Pulau Sumba.
Elemen-elemen masyarakat yang disebut Danrem Arief Rachman sebagai “kelompok pembusuk dari dalam” ini, masih terus melancarkan aksinya dengan menghasut masyarakat untuk menolak pembangunan Brigade Infanteri (Brigif) TNI-AD di SoE, ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Menurut dia, “kelompok pembusuk dari dalam” itu merupakan kaki tangan pihak asing yang terus bekerja untuk membenturkan rakyat dengan TNI, sekaligus untuk melumpuhkan kekuatan militer Indonesia agar bangsa ini mudah “dipermainkan” oleh kepentingan-kepentingan asing.
Ada sejumlah negara asing, kata Danrem Arief Rachman, tidak menghendaki agar militer Indonesia “tidak memiliki kekuatan yang utuh” karena militansi para prajurit TNI-AD dalam mempertahankan keutuhan negaranya, jauh berbeda dengan militer di negara mana pun.
“Bagi para prajurit TNI, nyawa adalah taruhannya dalam mempertahankan keutuhan negara dari gangguan pihak mana pun. Atas dasar inilah, kelompok-kelompok tersebut berusaha untuk membenturkan TNI dengan rakyat agar kemanunggalan yang dibangun selama ini segera retak,” katanya.
Danrem Wirasakti kemudian mencontohkan aksi protes masyarakat terhadap eksistensi Kodam Iskandar Muda di Aceh, Kodam Pattimura di Ambon dan Sulawesi serta Kodam di Papua.
“Ketika Kodam-Kodam tersebut dihapus, elemen-elemen masyarakat yang merupakan kaki tangannya pihak asing mulai memainkan perannya yang begitu hebat sehingga menimbulkan konflik berdarah di wilayah-wilayah tersebut karena tidak ada lagi komando militer yang berada di wilayah tersebut,” ujarnya.
Pengalaman pahit masa lalu yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut, ujar Danrem Wirasakti, hendaknya dicermati oleh masyarakat NTT agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang selalu menebarkan “virus anti militer” di tengah masyarakat demi mencapai tujuannya.
Danrem Arief Rachman menegaskan, amat sangat tidak mungkin jika rakyat Indonesia dijadikan sebagai musuhnya militer.
“Kita ini adalah tentara rakyat sehingga tugas dan pengabdian kita sepenuhnya dipersembahkan kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan masyarakat NTT jangan cepat terprovokasi dengan aktivitas “kelompok pembusuk dari dalam” yang selalu berusaha membenturkan rakyat dengan TNI melalui media penolakan keberadaan pasukan militer atau pembangunan markas militer.
“Kemanunggulan TNI-Rakyat harus tetap dipertahankan dan tidak boleh tercerai-beraikan. Jika pola kemanunggulangan ini sudah kita tanamkan dalam hati kita masing-masing, upaya apapun yang dilakukan oleh menghacurkan daerah ini, bakalan tidak akan terwujud,” katanya menegaskan. antara
Kehadiran 12 tokoh masyarakat dari Kabupaten Nagekeo yang dipimpin oleh Kornelis Soi (Anggota DPRD NTT dari F-PDI Perjuangan) untuk mendesak TNI-AD segera membangun Markas Komando Resor Militer (Korem) di Mbay,ibukota Kabupaten Nagekeo.
Nagekeo merupakan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Ngada yang baru diresmikan menjadi daerah otonom pada 22 Mei lalu bersamaan dengan Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya di Pulau Sumba.
Elemen-elemen masyarakat yang disebut Danrem Arief Rachman sebagai “kelompok pembusuk dari dalam” ini, masih terus melancarkan aksinya dengan menghasut masyarakat untuk menolak pembangunan Brigade Infanteri (Brigif) TNI-AD di SoE, ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Menurut dia, “kelompok pembusuk dari dalam” itu merupakan kaki tangan pihak asing yang terus bekerja untuk membenturkan rakyat dengan TNI, sekaligus untuk melumpuhkan kekuatan militer Indonesia agar bangsa ini mudah “dipermainkan” oleh kepentingan-kepentingan asing.
Ada sejumlah negara asing, kata Danrem Arief Rachman, tidak menghendaki agar militer Indonesia “tidak memiliki kekuatan yang utuh” karena militansi para prajurit TNI-AD dalam mempertahankan keutuhan negaranya, jauh berbeda dengan militer di negara mana pun.
“Bagi para prajurit TNI, nyawa adalah taruhannya dalam mempertahankan keutuhan negara dari gangguan pihak mana pun. Atas dasar inilah, kelompok-kelompok tersebut berusaha untuk membenturkan TNI dengan rakyat agar kemanunggalan yang dibangun selama ini segera retak,” katanya.
Danrem Wirasakti kemudian mencontohkan aksi protes masyarakat terhadap eksistensi Kodam Iskandar Muda di Aceh, Kodam Pattimura di Ambon dan Sulawesi serta Kodam di Papua.
“Ketika Kodam-Kodam tersebut dihapus, elemen-elemen masyarakat yang merupakan kaki tangannya pihak asing mulai memainkan perannya yang begitu hebat sehingga menimbulkan konflik berdarah di wilayah-wilayah tersebut karena tidak ada lagi komando militer yang berada di wilayah tersebut,” ujarnya.
Pengalaman pahit masa lalu yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut, ujar Danrem Wirasakti, hendaknya dicermati oleh masyarakat NTT agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang selalu menebarkan “virus anti militer” di tengah masyarakat demi mencapai tujuannya.
Danrem Arief Rachman menegaskan, amat sangat tidak mungkin jika rakyat Indonesia dijadikan sebagai musuhnya militer.
“Kita ini adalah tentara rakyat sehingga tugas dan pengabdian kita sepenuhnya dipersembahkan kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan masyarakat NTT jangan cepat terprovokasi dengan aktivitas “kelompok pembusuk dari dalam” yang selalu berusaha membenturkan rakyat dengan TNI melalui media penolakan keberadaan pasukan militer atau pembangunan markas militer.
“Kemanunggulan TNI-Rakyat harus tetap dipertahankan dan tidak boleh tercerai-beraikan. Jika pola kemanunggulangan ini sudah kita tanamkan dalam hati kita masing-masing, upaya apapun yang dilakukan oleh menghacurkan daerah ini, bakalan tidak akan terwujud,” katanya menegaskan. antara
Langganan:
Postingan (Atom)







